Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra kembali meraih penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sultra Ali Mazi di Aula Bahteramas, Selasa 6 Juni 2023.
Gubernur Ali Mazi bersyukur karena Pemprov Sultra kembali meraih opini WTP tersebut.Menurutnya, pencapaian itu merupakan buah dari kerja keras dari jajarannya yang berkomitmen untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan.
“Kami menyadari bahwa penyajian LKPD tidak hanya sekedar mengejar prestise opini WTP. Tetapi bagaimana kita semua dengan niat baik untuk terus berkomitmen dan bekerja dengan baik dan benar,” ucapnya.
Atas hasil tersebut, sambung orang nomor satu di Bumi Anoa ini, Pemprov Sultra akan terus termotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun-tahun selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.
“Pastinya kami ingin senantiasa menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Gubernur Ali Mazi.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Dr Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang telah berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kata dia, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini adalah yang kesepuluh kalinya bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal ini menunjukkan, lanjut dia, bahwa adanya komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) beserta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
“Tentu tidak terlepas dari sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” kata Pius Lustrilanang.
Pada kesempatan ini, Pius Lustrilanang juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang memperoleh penghargaan APBD Award 2023.
Penghargaan yang diberikan ini adalah penghargaan APBD Award 2023 Tingkat Nasional, untuk Kategori Provinsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai Peringkat III Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022.
“Kita semua berharap, prestasi yang telah diraih Pemprov Sultra ini, dapat menjadi penambah semangat untuk perbaikan-perbaikan kedepannya, dan bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sultra,” harapnya.
Kata Pius, apa yang telah diraih oleh Pemprov Sultra ini merupakan buah manis dari perjuangan reformasi 25 tahun lalu. Reformasi mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, serta, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara/daerah.
Pius Lustrilanang menambahkan, dampak reformasi juga, meliputi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih desentralisasi, yang memberikan alokasi keuangan lebih besar kepada daerah.
“Dengan alokasi keuangan yang lebih besar, mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh Pemda, dan peran pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting, untuk memastikan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat daerah,” tandas Pius Lustrilanang.(Adv)
