Listen to this articleButon, Datasultra.com – Gubernur Ali Mazi diwakili Asisten II Setda Sultra Yuni Nurmalawati, mengikuti secara virtual launching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Idul Adha di Lapangan Pasarwajo Kabupaten Buton, Senin 26 Juni 2023.
Hadir secara virtual Presiden yang diwakili Mendagri RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Badan Pangan Nasional, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Wakil Menteri BUMN, Deputi II Kemenko Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perwakilan Menteri Pertanian, Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Dirut Bulog, Dirut IDFOOD dan pejabat terkait.
Kemudian hadir pula Staf Ahli Gubernur Sultra, Staf Khusus Ahli Bidang Ekonomi, Kadis Ketapang Sultra, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Biro Ortala, TPID, Satgas Pangan Provinsi Sultra dan pejabat terkait. Dari jajaran Kabupaten Buton, hadir Pj Bupati Buton, Sekda, Asisten, Forkopimda dan pejabat lingkup Pemkab Buton.
Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arief Prasetyo Adi menyampaikan, tingkat inflasi merupakan salah satu tantangan semua Negara termasuk Indonesia. Kendati begitu, inflasi nasional bulan Mei 2023 sebesar 4 persen year on year yang terus menunjukan penurunan dari periode sebelumnya termasuk terkendali.
“Bapak Presiden juga menyampaikan pada kita semua bahwa tidak boleh berpuas diri, tantangan kedepan tidak mudah, perubahan iklim, elnino, dampak geo politik, global, instabilitas pasokan dan tinggi harga pangan local menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjaga inflasi pada sektor pangan khususnya manufaktur, untuk itu Badan Pangan Nasional hadir bersama Kementerian/Lembaga terkait beserta seluruh stakeholder pangan,” ucapnya.
Kata dia, pangan merupakan urusan semua pihak. Launching Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional ini menjadi aksi nyata peran semua pihak dalam menjaga inflasi pangan, sekaligus meningkatkan kebutuhan ekonomi, pelaku usaha pangan, petani dan peternak.
Staf Ahli Menteri Keuangan Made Arya Wijaya menuturkan, dalam bidang pengeluaran Negara terkait GPM yang dilaksanakan serentak bahwa pemerintah sudah mengimplementasikan beberapa program yang bertujuan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat GPM ini.
Kebijakan pemerintah tersebut terutama bagaimana dalam memenuhi dari sisi akuntabilitas. Jadi memang saat ini didalam menyajikan inflasi ada tiga komponen utama yaitu harga sewa dan transportasi masyarakat, pemerintah seperti hal harga BBM, Gas dan Listrik, dan sangat tinggi pengaruhnya tingkat inflasi yang selalu dimonitoring dan regular setiap bulan.
“Gerakan Pangan Serentak ini, bisa menjaga kebutuhan pangan seluruh masyarakat dan merupakan tantangan bagaimana menyediakan secara cukup pangan kebutuhan hari besar keagamaan,” tuturnya.
Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengaku, GPM ini tentu penting karena menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah mendukung tercapainya daya beli masyarakat dan memberikan ruang pada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar utamanya menjelang hari-hari besar keagamaan yaitu Idul Adha tahun 2023.
“Saya sampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional serta seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Gerak Pangan Nasional yang tersebar di sebanyak 341 Titik lokasi. Terkait komoditas makanan memberikan andil inflasi pada bulan Mei adalah bawang merah dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 0,03 persen, sedangkan ikan segar, telur ayam ras dan bawang putih masih memberikan andil sebesar 0,02 persen, serta tomat 0,01 persen. Sementara komoditas yang saat ini dominan memberikan andil deflasi adalah cabe merah sebesar 0,04 persen dan cabe rawit 0,2 persen,” urai Musdhalifah.
Sementara itu Mendagri RI Tito Karnavian menjelaskan, arahan Presiden terkait pengendalian inflasi yaitu ada dua yaitu memantau langsung harga dilapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM dan Angkutan Umum), dan ketersediaan pangan harus di pantau dan dijaga pasokan serta harga bahan pokok utamanya produksi beras harus dikontrol langsung dengan turun ke pasar karena menyangkut dengan inflasi.
“Masalah bahan pokok merupakan kebutuhan pokok yang mendasar, Negara lain inflasinya sangat tinggi, tapi intinya kita berusaha bersama-sama melaksanakan zoom meeting setiap hari Senin. Saya ucapkan terima kasih kepada bapa ibu sekalian yang sangat konsisten, selalu hadir paling tidak ada pejabat yang mewakili kepada Badan Pangan Nasional selalu menampilkan data update, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, juga hadir selalu Kajati, Gubernur, Bupati, Walikota, terima kasih untuk pusat dan daerah hari ini year on year 4 persen, semoga bisa mengendalikan target kita diangka 3 persen,” jelasnya.
Gubernur Sultra Ali Mazi yang diwakili Asisten II Setda Sultra Yuni Nurmalawati menuturkan, pangan ini berdampak luas dan apabila terjadi ketidakstabilan ketersediaan pangan maka akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
“Olehnya itu, berbagai upaya dan langkah penting dilakukan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan gelar pangan murah serentak secara nasional yang launchingnya baru saja kita ikuti beberapa saat yang lalu. Gelar pangan murah ini diharapkan merupakan suatu kegiatan yang bernilai penting dan strategis,” tutur Yuni saat membacakan sambutan Gubernur Sultra.
Kata dia, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra yang bekerja sama dengan BPS dari gabungan dua kota yang menjadi titik pantauan inflasi menunjukkan bahwa angka inflasi Sultra saat ini berada dan tercatat pada posisi 4,80 persen inflasi tahunan.
Kemudian inflasi bulanan adalah 1,03 persen dan inflasi tahunan terhadap kalender yaitu 0,2 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, angka ini lebih tinggi karena inflasi nasional berada pada titik 4,0 persen dan sultra masih ada sedikit 4,80 persen.
“Nah, tingginya inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dampak dari kenaikan harga BBM yang juga diikuti dengan kenaikan biaya angkutan dan biaya transportasi beberapa jenis komoditas pangan serta faktor lainnya,” ujarnya.
Menyikapi persoalan kenaikan harga pangan atas kondisi tersebut, sambung dia, maka diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis demi stabilisasi pangan dan menjaga ketersediaan stok pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
“Sementara itu dalam upaya mengurangi dampak inflasi bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, Pemprov telah menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah kepada 225.516 KPM di wilayah Sultra. Kabupaten Buton sebanyak 14.134 KPM dengan jumlah bantuan sebesar 10 kilogram per kepala keluarga selama tiga bulan berturut-turut,” pungkasnya.
Sementara itu Pj Bupati Buton, Basiran mengatakan, harga di Kabupaten Buton tetap terkendali sehingga indeks perhitungan harga tetap.
“Bahkan pernah deflasi karena di sini yang paling menentukan adalah harga ikan. Dimana, kalau ikan banyak maka turun lagi, kalau ombak besar nelayan kita tidak turun melaut, maka naik lagi,” tandas Basiran.(Adv)
