Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah menjadi salah satu pemateri dalam Joint Analysis Bidang Keamanan, Kamis 13 Juli 2023.
Kegiatan yang mengangkat tema ‘Menangkal Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Era Digital pada Pemilu 2024’ tersebut bertempat di Ruang Phinisi Ballroom 1 Hotel Claro Kendari.
Hadir dalam kegiatan, Dirintelkam Polda Sultra Kombespol Andhika Vishnu, Agen Intelijen TK II Baintelkam Polri Kombespol Nanang Juni Mawanto bersama Tim, Ketua Forum Pencegahan Terorisme (FKPT) Sultra Hj Andi Intang Dulung.
Kemudian Komisioner KPU Sultra Amirudin, Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman, Jajaran Kasubdit Ditintelkam Polda Sultra, Jajaran Kasatintelkam Polda Sultra, Perwakilan Personil Intelkam Polres/Polda Sultra, Perwakilan Organisasi Mahasiswa Kota Kendari, Mahasiswa Kota Kendari, Siswa SMA/SMKN Kota Kendari.
Dirintelkam Polda Sultra Kombespol Andhika Vishnu dalam sambutannya menuturkan, kegiatan ini merupakan salah satu agenda yang sangat strategis dan relevan dengan agenda Kamtibmas kedepan.
Sebagaimana diketahui bersama, saat ini tahapan dan proses pemilu tahun 2024 sudah bergulir dan Polri beserta seluruh stakeholder terkait berkewajiban menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, lancer dan kondusif.
Rangkaian Pemilu 2024 sudah berjalan, sehingga tidak terasa di tahun 2023 sudah masuk pertengahan tahun dan pada Oktober sudah memasuki puncak kegiatan pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu terbagi atas 2 yaitu Gelombang Pertama Pilpres dan pemilihan legislative dan Kedua Pilkada dilaksanakan serentak dalam satu tahun.
“Dua agenda ini memiliki berbagai potensi kerawanan, yang salah satunya adalah potensi ancaman terkait radikalisme dan terorisme yang sangat mungkin muncul dengan memanfaatkan berbagai Platform Digital yang kita ketahui pada era digital saat ini sangat terbuka dan tidak terbatas dan mengajak seluruh komponen untuk tetap menjaga kondusifitas situasi Kamtibmas di wilayah Sultra,” tutur Kombespol Andhika.
Agen Intelijen TK II Baintelkam Polri, Kombespol Juni Mawanto mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kelompok radikalisme memanfaatkan media online sebagai sarana untuk menyebarkan paham radikalisme serta propaganda-propaganda menjelang pemilu 2024.
“Sehingga diperlukan deteksi dini dari semua komponen melalui media sosial, ada atensi dari Presiden dan Kapolri agar tidak adanya polarisasi akibat permainan politik identitas pada Pemilu 2024,” ujarnya.
Salah satu narasumber, Ridwan Badallah (Kadis Kominfo Sultra) memaparkan materi mengenai upaya pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 melalui media digital.
“Momen yang dinanti-nanti yaitu momen 2024 dimana ada perubahan dalam konsep Pemilu kita kedepan. Tahun ini kita mulai dari kepala daerah kabupaten kota, Provinsi maupun pemilihan Presiden kita lakukan bersama, Pemilu kedepan menjadi Pemilu yang berhasil di Indonesia menjadi kemajuan dalam demokrasi kita,” paparnya.
Pemateri lain, Ketua FKPT Sultra, Andi Intang Dulung membahas tentang Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat, untuk upaya melakukan pencegahan dini terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme perlu diberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat.
“Stakeholder juga sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan paham radikal dan terorisme di daerah dengan melibatkan perwakilan pemerintah, Lurah dan Kepala Desa, sebagai satu panduan bagi para Lurah, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam memberikan pemahaman serta langkah-langkah praktis dalam pencegahan terorisme,” ujarnya.
Kemudian, Komisioner KPU Amirudin membahas tentang Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Menyukseskan Pemilu 2024 di Sultra.
Menurut Amirudin, Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dalam sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi.
“Ada tiga pendekatan strategis KPU, pertama transparansi terarah dalam penyampaian informasi kunci kepemiluan berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan oleh publik. Kedua, target spesifik adanya variasi model, pendekatan, metode dan cara penyampaian dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk setiap segmen pemilih dan ketiga yakni menekankan kolaborasi dan koordinasi kerja antar lembaga (partai politik, peserta pemilu, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, professional dan sebagainya),” ungkapnya.(Adv)
