Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan SAR Nasional di kantor Gubernur Sultra, Rabu 27 September 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Sultra Asril menyampaikan pengurusan persiapan Pemilu 2024.
Mulai dari meminta stabilitas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungut Suara (PPS) kepada Pj Gubernur untuk tidak melakukan rotasi/mutasi karena proses Pemilu dan Pilkada sudah semakin dekat.
Kemudian, mengenai TPS yang masuk dalam kategori 3T (tersulit, terisolir dan terluar) yang berjumlah 95 TPS se- Sultra, sulit dijangkau dalam mendistribusikan logistik Pemilu.
KPU Sultra juga meminta ketegasan Pj Gubernur untuk melakukan koordinasi kepada pihak perusahaan khususnya pertambangan membuka TPS khusus dan meliburkan para wajib pilihnya.
KPU Sultra berharap kepada pemerintah daerah (Pemda) memberikan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 sesuai instruksi Presiden. KPU juga meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran terkait Pilkada Sultra.
Menanggapi terkait rotasi atau mutasi Sekretariat PPK dan PPS, Sekda Sultra Asrun Lino menuturkan, pihaknya akan siap menindaklanjuti dengan surat edaran dari Gubernur tertunjuk kepada Bupati agar tidak melakukan rotasi atau mutasi kepada para pengurus Pemilu di daerahnya selama proses Pemilu.
Namun, pemerintah tetap melakukan rotasi atau mutasi kepada pihak yang melanggar aturan.
“Terkait daerah 3T, Pemprov Sultra akan memberikan bantuan akses transportasi untuk mendistribusikan logistik Pemilu ke lokasi yang diidentifikasi 3T,” tuturnya.
Asrun Lio menambahkan, KPU berkoordinasi dengan BMKG dan Basarnas untuk turut andil dalam penyaluran tersebut.
“Nanti dikoordinasikan dengan BMKG tentang gelombang dan kapal khusus untuk meminta bantuan Basarnas untuk mobilisasi logistik-logistik di daerah tersebut,” tambahnya.
Terkait TPS khusus di daerah tambang atau lokasi-lokasi lain, Pemprov akan berkoordinasi dengan Disnakertrans untuk meminta kepada pihak perusahaan meliburkan kariawannya pada saat hari pemungutan suara.
Selanjutnya terkait dengan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas KPPS, Pemprov akan akan melakukan koordinasi dengan pihak BPJS.
“Masih menyiapkan dana-dana kontigensi untuk keperluan yang mendesak, karena jumlahnya sangat besar memang harus ada jaminan pekerja jika terjadi sesuatu apabila sedang bertugas,” ujarnya.
Terkait alokasi anggaran Pilkada, Asrun Lio menyatakan, sesuai dengan amanat UU, 40 persen dari yang diusulkan secara total setelah asistensi dari Inspektorat dan Tim TAPD lebih dari 42 miliar untuk KPU dan 4,7 miliyar untuk Bawaslu.
Kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Indra Eka Putra terkait permasalahan soal netralitas, aktifitas yang menyerupai kampanye dengan penertiban alat peraga kampanye yang ditempatkan tidak sesuai dengan aturan.
Menanggapi pernyataan dari Bawaslu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menegaskan pentingnya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan penyelenggaraan tahapan Pilkada.
Berkaitan dengan alat peraga, Andap Budhi Revianto menegaskan agar para bakal calon anggota legislatif untuk tidak memasang alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di sembarang tempat. Andap berharap agar Bawaslu bekerja sama dengan pihak Satpol PP berkaitan hal tersebut. (Adv)
