Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam mengurai efektivitas mitigasi kolaboratif cek fakta dalam memerangi Hoax di Indonesia.
FGD yang diselenggarakan Universitas Halu Oleo (UHO) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tujuan FGD ini sebagai bahan penelitian berlangsung di Hotel Plaza Inn Kendari.
Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penelitian Dosen UHO, Aliansi Jurnalis Independen (Aji), Ketua AMSI Sultra, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sultra, KPU Sultra dan Cek Fakta.
“Kegiatan ini menarik, saya pikir FGD kita membuka semua, sehingga saya melihat tiga tahun ini dinamika terkait hoax memang ini tugas kami,” tutur Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah.
Kata dia, KI dan Kominfo beda tugasnya. KI bekerja sendiri yang mempunyai tanggung jawab hanya melakukan tindakan pengaduan mereka tidak mencari hanya menunggu aduan. Maka belum diedukasi di masyarakat bahwa penting untuk mengadu di KI kalau mereka kalau tidak terbuka informasi tapi ini bukan hoax.
“Dan Kominfo lebih banyak, memberikan informasi komunikasi publik kepada masyarakat terkait informasi publik, maka kita kedepankan tugas kita adalah memerangi hoax sehingga hoax ini bisa dipisahkan ke berita tidak benar, misinformasi, berita yang sebetulnya benar tapi belum terjadi, opini itu berita berupa pandangan mereka,” ujarnya.
Pertama bicara Hoax ini, lanjut dia, yang lebih besar di media sosial sehingga peran pemerintah belum hadir terkait Undangan-Undangan ITE yang keliru harusnya UUD ITE tidak hadir dalam ruang kepolisian. UUD ITE ini spesial karena sebetulnya pemerintah harus hadir sehingga memberikan pembinaan setelah itu kalau tidak bisa berubah dikembalikan di kepolisian terjadi kriminalisasi.
“Kominfo ini mengawal UUD ITE, lebih spesial tidak harus dipidana tetapi harus melalui pembinaan-pembinaan kita mempunyai ruang literasi, relawan TIK dan lain sebagainya, banyak orang yang berita hoax di media sosial di masyarakat itu ketidak Tahuan mereka tiba-tiba dihakimi atau ada kepentingan- kepentingan harusnya pemerintah hadir disini,” katanya.
Sementara itu, Ketua AMSI Sultra Djufri Rahim mengatakan, cek fakta memang sudah lama digaungkan ini selain mafindo. Disebutkan sudah berkolaborasi 3 organisasi yaitu AJI, AMSI, IJTI, dan di AMSI sendiri sudah tiga kali membuat cek fakta ini tetapi memang diperuntukkan adalah teman-teman jurnalis dari anggota media AMSI.
“Sehingga teman AMSI bisa dicek berita-berita medianya, kami sudah membekali jangan hoax sama juga kawan-kawan di AJI, yang menarik sebetulnya kita di AMSI pernah membuat cek fakta Pemilu menjelang Pemilu, bahkan kami sudah melatih anggota AMSI untuk cek fakta kita praktekan waktu itu pas Pilkada Kolaka Timur yang kita uji bukan Publik calon Bupati, kita betul-betul mengecek itu cek fakta,” tandasnya. (As)
