Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Beredarnya informasi di masyarakat Kota Kendari bahwa adanya pemberian bantuan sosial yang ditunggangi dengan politik.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Azhar menuturkan, apabila pendamping PKH yang ingin ikut dalam permainan politik harus mundur secara etik.
“Kalau mau ikut dalam permainan politik menjelang pemilu ini sah-sah saja tetapi catatannya mundur dulu secara etik,” tutur Azhar kepada media usai menggelar RDP di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin 23 Oktober 2023.
Kata dia, para pendamping PKH itu di gaji dengan uang negara, bahkan bukan Tupoksinya apabila turun ke masyarakat penerima manfaat untuk meminta mereka memilih salah satu Caleg.
“Bukan Tupoksi mereka dan itu melanggar,” ujarnya.
Meski berkaitan dengan dukung mendukung, lanjut Azhar, itu merupakan hak asasi dan tidak bisa dilarang. Namun berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang pekerja sosial yang didanai oleh uang negara melalui Kemensos, idealnya harus mundur sebagai pendamping PKH.
“Bujuk lah mereka tetap jangan embel-embel kalau tidak ikut akan di hapus, jangan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Kendari, Sapri mengatakan, Bansos tersebut adalah program pemerintah, yang sudah berjalan dari tahun 2007 hingga saat ini.
Para pendamping PKH tersebut sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
“Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan pakta integritas, dalam hal ini mereka berkomitmen untuk menjalankan program yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” pungkasnya. (Rk)
