Listen to this articleBaubau, Datasultra.com- Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau menjadi satu satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kanwil Kemenkumham Sultra yang sementara berproses untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses penilaian menuju predikat WBK tersebut telah sampai pada puncaknya. Dimana, Tim Penilaian Mandiri (TPM) Kemenkumham bersama Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB sementara rapat panel selama tiga hari, tepatnya 30 Oktober hingga 1 November 2023.
Sebelum sampai ke tahap ini, Bapas Baubau telah melalui proses yang panjang. Bagaimana tidak, Bapas Baubau telah mengikuti proses penilaian WBK ini sejak 2019 dan selalu gagal. Nanti pada 2023 ini, baru bisa sampai pada proses penilaian akhir.
Kepala Bapas Baubau Sri Maryani berharap, Bapas Baubau bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini. Intinya, para petugas Bapas Baubau tetap menjaga integritas dan komitmen dalam memberikan pelayanan.
“Proses dalam menuju WBK ini, tahap demi tahap kita sudah lalui. Memang disitu (proses perjalanan), kami buat inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat/klien,” tutur Sri Maryani saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 30 Oktober 2023.
Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya telah melakukan pembenahan pada enam area perubahan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
Serta, melakukan transformasi pelayanan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan serta stakeholder terkait merasakan dampak ekonomis, efektifitas, dan efisien.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan program pencegahan terhadap potensi timbulnya perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi, pungli, pemerasan, dan gratifikasi melalui internalisasi dan public campaign secara masif dan sistematis sehingga telah tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari korupsi.
“Dengan dimaksimalkannya peningkatan sarana prasarana dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik yang tersedia, maka proses layanan Bapas Baubau telah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan prima,” jelasnya.
Kata dia, pihaknya juga membuat inovasi untuk menyederhanakan layanan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun dalam bentuk kegiatan bekerjasama dengan mitra instansi terkait.
Inovasi untuk menyederhanakan layanan ini, sambung dia, sangat penting mengingat wilayah kerja Bapas Baubau meliputi sembilan kabupaten dan kota. Diantaranya, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, Muna Barat, dan Bombana.
Sri Maryani mengurai tiga inovasi berbasis aplikasi. Mulai dari LAKILI (Layanan Tracking Litmas) untuk memberikan kemudahan dan berbiaya hemat bagi mitra instansI kepolisian dalam hal permintaan Litmas dan Pendampingan ABH.
Kemudian, ada aplikasi LABONI (Layanan Bimbingan Online) untuk mempermudah layanan dan berbiaya hemat dalam hal kewajiban lapor diri dan mengikuti program pembimbingan bagi klien Bapas Baubau yang berdomisili di daerah-daerah kepulauan terpencil.
Selanjutnya, aplikasi LAPOBAR (Layanan Pos Bapas Raha) untuk mempermudah dan menghemat biaya menjadi nol rupiah dalam hal proses serah terima WBP Rutan Raha.
“Tiga inovasi aplikasi tersebut juga turut kami sodorkan dalam proses penilaian WBK ini,” tandasnya. (B1)
