
Kendari, Datasultra.com- Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau meraih penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly.
Penghargaan yang diraih oleh Bapas Baubau tersebut berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. M.HH-02.HA.02.01.01 tahun 2023.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapas Baubau Sri Maryani dari Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra H Muslim yang didampingi Kabag Umum Ahmad Sahrun dan Kabid HAM Sunyoto di Aula Kanwil Kemenkumham Sultra, Senin 6 November 2023.
“Dari total 871 unit kerja di lingkungan Kemenkuham, terdapat 860 unit kerja yang mengikuti tahap pencanangan. 282 unit kerja yang lolos tahap evaluasi, namun hanya 241 unit kerja lulus tahap penilaian dan mendapat predikat unit kerja P2HAM, termasuk unit kerja Bapas Baubau,” tutur Kepala Bapas Baubau Sri Maryani.
Keberhasilan ini merupakan komitmen Kepala Bapas Baubau Sri Maryani dan kompak didukung oleh seluruh jajaran dalam mewujudkan pelayanan Bapas Baubau yang semakin prima.
Kata dia, pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis HAM merupakan salah satu langkah nyata jajaran Bapas Baubau untuk memberikan pelayanan tanpa diskriminasi yang berpedoman pada prinsip HAM dengan berorientasi pada kebutuhan dan pemenuhan akses sarana prasarana penunjang demi kepuasan penerima layanan publik termasuk terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas.
Sebagai informasi, selain Bapas Baubau terdapat empat unit pelaksana teknis jajaran Kemenkumham Sultra lainnya turut berhasil meraih predikat P2HAM pada tahun 2023 ini.
Keempat unit pelaksana teknis tersebut antara lain Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Lapas Kelas IIA Kendari, Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, dan Rutan Kelas IIB Raha.
Sementara itu Kanwil Kemenkumham Sultra sendiri berhasil meraih predikat sebagai unit kerja P2HAM kanwil terbaik secara nasional dan menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada acara peluncuran Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM hari ini di Graha Pengayoman, Jakarta. (B1)





