Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto melantik Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis, dan Pj Bupati Bombana Edy Suharmanto di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin 27 November 2023.
Abdul Azis didefinitifkan sebagai Bupati Koltim yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Koltim sekaligus Plt Bupati. Sedangkan Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto merupakan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
“Pelantikan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Mendagri nomor 100.2.1.3-6121 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Koltim dan Keputusan Mendagri nomor 100.2.1.3-6165 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pj Bupati Bombana Sultra,” tutur Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.
Kepada Bupati Koltim dan Pj Bupati Bombana, Andap mengucapkan selamat dan berpesan agar menjadikan amanah dan promosi jabatannya sebagai ladang pengabdian bagi Rakyat, Bangsa, dan Negara.
“Tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi Pejabat, khususnya Pemimpin. Jadilah pemimpin yang bukan hanya terpilih, tetapi terpanggil. Terpanggilah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah yang Saudara pimpin,” pesannya.
Andap berharap, kesungguhan, keikhlasan, dan semangat para Bupati untuk berjuang bersama mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional rakyat di wilayahnya masing-masing.
“Kita bukan pemimpin yang obral janji, tapi tunjukkan komitmen dan langkah nyata kita sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk terpenuhinya hak-hak rakyat,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bumi Anoa ini menegaskan untuk memastikan semua kebijakan dan program pembangunan daerah terharmonisasi dengan kebijakan pusat dan provinsi khususnya 5 bidang kesejahteraan rakyat sesuai amanat Presiden Republik Indonesia.
“Penuhi hak-hak rakyat sesuai amanat konstitusi, Pertama, sandang pangan papan. Kedua, pendidikan & kebudayaan. Ketiga kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat kehidupan sosial, perlindungan hukum & HAM. Dan terakhir, kelima yakni infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik,” tegasnya.
Sekjen Kemenkumham RI ini juga menginstruksikan untuk segera berkoordinasi mematangkan APBD 2024 di wilayahnya masing-masing.
“Matangkan aspirasi dari rakyat yang anggarannya membutuhkan dukungan dari APBD Provinsi Sultra. Saya juga mohon bantuan kepada KPK dan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk membantu mengawasi dan juga mengawal pembahasan APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota se Provinsi Sultra,” tandasnya. (As)
