Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama PT Indonesia Pomaala Industry Park (IPIP) di Hotel Claro Kendari, Senin 18 Desember 2023.
Agenda rapat membahas berbagai syarat dan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Sultra untuk percepatan terbitnya persetujuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diajukan oleh PT IPIP.
Sekda Sultra Asrun Lio menuturkan, semua pihak telah memberikan kontribusi pemikiran terkait permohonan persetujuan kawasan ekonomi khusus ini.
“Rapat telah menyepakati Provinsi Sultra harus mempercepat persetujuan untuk kawasan ekonomi khusus ini. Provinsi Sultra menekankan pentingnya kawasan ekonomi khusus sebagai pendorong pembangunan daerah, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sultra, Parinringi mengucapkan terima kasih kepada OPD dan tim dari PT IPIP atas kolaborasi dalam rapat koordinasi ini.
Dia menyoroti langkah-langkah yang telah diambil oleh PT IPIP dalam upaya meningkatkan kawasan ekonomi khusus. Perwakilan dari OPD juga memberikan arahan mengenai langkah-langkah percepatan dalam pengembangan kawasan ekonomi tersebut.
Parinringi berharap rapat ini menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan dibawa ke Jakarta sebagai salah satu syarat utama dalam proses administrasi di tingkat pusat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Menko Perekonomian terkait kegiatan PT IPIP.
“Selain itu, diharapkan adanya kemajuan investasi yang lebih signifikan dari PT IPIP di Kolaka, serta klarifikasi terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang menjadi sorotan agar pembangunan menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, rapat ini dianggap sebagai langkah awal dalam usaha percepatan persetujuan kawasan ekonomi khusus PT IPIP, sekaligus menandai komitmen semua pihak dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sultra.
“Sekaligus sebagai wujud dari implementasi arahan kebijakan nasional tentang hilirisasi industri nikel untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perekonomian daerah dan nasional,” tandasnya. (As)
