
Baubau, Datasultra.com- Polres Baubau melaksanakan apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2024 dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1445 H tahun 2024 di Lapangan Apel Polres Baubau, Rabu 3 April 2024.
Kapolres Baubau AKBP Bungin Masokan Misalayuk saat membacakan amanat Kapolri menuturkan, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H.
Berdasarkan survei indikator, kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89,5 persen atau meningkat 15,7 persen dibanding tahun 2022.
Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini.
“Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan survei Kemenhub RI, tahun 2024 diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4 persen dibandingkan tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali kenaikannya 56 persen dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih, ini dari survey. Oleh sebab itu, saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal,” tuturnya.
Untuk menjawab tantangan ini, lanjut dia, TNI-Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan sandi Ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personil, selama 13 hari, tepatnya 4-16 April 2024.
Dalam operasi ini telah dipersiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan dan 480 pos terpadu, dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Tentunya pos-pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal.
Polri bersama dengan Kemenhub dan Kementerian PUPR kembali mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran 2024/1445 H.
“Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas melalui pengaturan operasional angkutan barang, sistem one way dan contra flow, penerapan ganjil genap, ketentuan penyeberangan, delaying system dan buffer zone, hingga penundaan proyek konstruksi. Pahami dan implementasikan SKB ini secara presisi di lapangan serta sosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait penggunaan jalan tol dan jalur arteri, kata dia, berikan jaminan kamseltibcar lantas kepada masyarakat. periksa kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat, reduksi faktor-faktor potensi kerawanan dan sumbatan di jalan raya, terapkan rekayasa lalu lintas secara terukur dan terkoordinasi. Apabila masyarakat merasa khawatir terhadap gangguan kejahatan dalam perjalanannya, siapkan pengawalan kepolisian untuk memberikan rasa aman.
Sinergi dan koordinasi antara satgas pusat, satgas daerah dan stakeholder terkait harus berjalan optimal, sehingga pengguna jalan benar-benar merasa aman dan nyaman.
Selanjutnya terkait penyeberangan laut, diprediksi penggunaan kapal penyeberangan mencapai 10,65 juta orang, hindari antrean panjang saat menaiki kapal dengan menerapkan delaying system dan mendorong pembelian tiket secara online pada kantong-kantong parkir. Pastikan masyarakat mengetahui informasi terkait pelabuhan penyeberangan yang dapat digunakan sesuai jenis kendaraan.
Tentunya kita dihadapkan pada situasi dinamis dalam pelaksanaan pengamanan. pahami betul karakteristik wilayah masing-masing seperti titik rawan banjir, rawan longsor dan rawan gangguan kamtibmas, utamanya yang berada di jalur-jalur mudik. Skenario-skenario menghadapi potensi gangguan dan situasi kontijensi harus dipersiapkan secara matang.
Aspek keamanan dari gangguan kamtibmas juga harus menjadi perhatian penting, baik pada rumah yang ditinggalkan, jalur mudik, maupun lokasi wisata dan pusat keramaian lainnya. lakukan patroli bersama pada jam-jam rawan, siapkan layanan pelaporan rumah yang ditinggalkan dan penitipan kendaraan sehingga masyarakat dapat mudik dengan tenang. selain itu, libatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan keagamaan dalam pengamanan sholat Ied sebagai wujud toleransi dan keberagaman indonesia.
“Disamping kamseltibcar lantas dan gangguan kamtibmas, stabilitas harga dan ketersediaan bapokting serta BBM harus tetap terjaga. Tingkatkan koordinasi dan lakukan langkah-langkah bersama dengan stakeholder terkait, sehingga stok dan harga dapat tetap terjaga,” tandasnya. (Sir)





