Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Sekda Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs H Asrun Lio menerima kedatangan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Tinanggea dan Himpunan Pemuda Mandiri Lalonggasu, Lalowatu, dan Palotawo (HIPMILLP) terkait pembagunan ruas Jalan Andoolo-Tinanggea, Konawe Selatan.
Rencana pembangunan tahap awal Jalan Andoolo-Tinanggea telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 5,4 miliar pada 2024, rupanya menuai protes dari kalangan masyarakat setempat.
Protes dilakukan mulai dari blokade jalan hingga menggelar aksi demonstrasi, termasuk diantaranya dengan mendatangi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 8 Juli 2024.
Kedatangan massa aksi dikawal langsung oleh Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi. Massa aksi membawa aspirasi untuk disampaikan kepada Pemprov Sultra terkait ruas jalan Andoolo-Tinanggea dengan panjang sekitar 17 kilometer.
Dalam kesempatan itu, perwakilan massa aksi meminta agar jalan
Andoolo-Tinanggea dianggarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara masyarakat bersama DPRD Sultra sebesar Rp 15 miliar dan menolak dana anggaran Rp 5,4 miliar atau dengan pilihan lain menurunkan atau menaikan status jalan dari provinsi menjadi kabupaten atau nasional.
Menanggapi hal ini, Sekda Sultra menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pemprov Sultra menginginkan agar seluruh jalan berstatus jalan provinsi yang tersebar pada 17 kabupaten kota dapat dilakukan pembangunan maupun perbaikan jalan secara serentak dan tuntas.
Namun, hal tersebut tentu sangat sulit diwujudkan. Sebab, Pemprov Sultra dihadapkan berbagai pemenuhan kebutuhan lain yang bersifat penting dan mendesak, sehingga kegiatan pembangunan jalan Andoolo-Tinanggea dilakukan secara bertahap.
Kebutuhan mendesak, kata dia, misal adanya pembangunan jembatan yang terputus, belum lagi penyiapan anggaran untuk menghadapi penyelenggaraan Pilkada. Adapun anggaran Rp 5,4 miliar merupakan hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan jalan di Sultra dan merupakan porsi anggaran lebih besar dibandingkan jalan-jalan lainnya.
“Pemprov Sultra menerima penyampaian aspirasi ini. Namun, semua yang disampaikan membutuhkan proses. Misalnya, penurunan status jalan dilakukan setiap lima tahun sekali. Itu salah satunya, belum pemenuhan syarat yang lainnya,” ucap Sekda Asrun Lio.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini melanjutkan, terkait adanya kesepakatan alokasi anggaran sekitar Rp 15 miliar, Pemprov Sultra menghargai kesepakatan tersebut tinggal dilakukan pengawalan secara bersama-sama. Baik dari Pemprov Sultra, DPRD Sultra, termasuk masyarakat. Apalagi, kata dia, pembahasan tahun anggaran baru 2025 akan dimulai sekitar Agustus 2024.
“Sultra ini memiliki 17 kabupaten kota, sudah pasti membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang berada di Kabupaten Konsel. Tanpa menutup mata, Pemprov Sultra telah mengalokasikan Rp 5,4 miliar untuk pembangunan jalan tahap awal, tanpa harus adanya aksi demo terlebih dahulu,” terangnya.
Masih kata Sekda, pembangunan tidak dilakukan sekaligus pada seluruh panjang jalan Andoolo-Tianggea karena sebelumnya telah dihadapkan dengan penyelenggaraan Pilpres dan berikutnya pada penyelenggaraan pilkada, belum lagi pembangunan jalan maupun jembatan di daerah lainnya.
“Anggaran Rp 5,4 miliar tidak berhenti disitu saja, tetap ada upaya untuk memperjuangkan hal-hal yang telah menjadi komitmen masyarakat bersama DPRD Provinsi Sultra,” tuturnya.
Sekda berharap massa aksi dapat memahami dan menerima kondisi yang ada. Masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM) Provinsi Sultra telah melakukan penandatangan kontrak pengerjaan ruas jalan dengan alokasi Rp 5,4 miliar, serta telah dilakukan penurunan alat berat di lokasi pengerjaan jalan.
Untuk diketahui, sebelum menerima massa aksi Sekda Sultra telah bersiap naik kekendaraan dinas menuju lokasi acara lainnya. Namun melihat adanya rombongan massa aksi dari kejauhan menuju kearahnya.
Sekda pun berjalan menjauh dari pintu mobil yang telah dibuka oleh ajudan guna menyambut kehadiran massa aksi yang tiba di pelataran Kantor Gubernur Sultra untuk masuk bersama-sama ke dalam Gendung Kantor Gubernur Sultra.
Setelah berdiskusi dan memberikan penjelasan, Sekda meninggalkan massa aksi, sehingga dialog dilanjutkan oleh Kepala Dinas SDA-BM Provinsi Sultra, Pahri Yamsul bersama jajarannya. (Ld)
