Listen to this articleJakarta, Datasultra.com- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat pleno perdana setelah Kongres Luar Biasa (KLB), Rabu 18 September 2024.
Rapat tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan para pengurus baru hasil KLB untuk sisa masa bakti 2023-2028.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, serta pengurus harian PWI Pusat.
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang menegaskan, agenda utama rapat adalah memantapkan kepengurusan dan membahas sejumlah keputusan penting.
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat pleno tersebut adalah penetapan kembali Provinsi Riau sebagai tuan rumah perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Penetapan ini sesuai dengan hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang digelar pada HPN 2024.
“Kami meminta PWI Provinsi Riau untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra setempat guna menyukseskan HPN 2025,” ujar Zulmansyah Sekedang.
Selain itu, rapat pleno juga menegaskan bahwa kantor PWI Pusat akan segera menempati ruang di lantai 4 Gedung Dewan Pers, sebagaimana disarankan oleh Dewan Penasehat PWI.
Rapat pleno ini juga membahas pelantikan beberapa PWI provinsi yang belum terlaksana, seperti PWI DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya. Zulmansyah menekankan bahwa hanya pengurus hasil konferensi provinsi yang dianggap sah dan legal.
Mantan Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, memberikan semangat kepada kepengurusan baru untuk segera menjalankan tugas-tugas penting PWI.
Dalam arahannya, Ketua Dewan Penasehat PWI, Ilham Bintang, mengingatkan para pengurus untuk selalu menjaga etika dan integritas profesi wartawan. Ia juga menegaskan pentingnya menghindari skandal yang dapat merusak citra PWI.
“Jaga etika dan moralitas, jangan sampai kasus memalukan seperti cash back terulang lagi. Wartawan harus menjunjung tinggi kode etik profesi,” tegas Ilham Bintang.
Dengan rapat pleno perdana ini, PWI Pusat menunjukkan komitmennya untuk terus memajukan profesi wartawan di Indonesia serta memperkuat kepengurusan baru yang siap bekerja hingga 2028. (Sir)
