Listen to this articleKendari, Datasultra.com – DPRD Kendari terima aspirasi nelayan Kendari terkait adanya penolakan terhadap pemasangan alat Vessel Monitoring System (VMS) yakni sistem pemantauan kapal yang menggunakan satelit untuk melacak lokasi dan pergerakan kapal.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu yang juga pimpinan rapat menyimpulkan, bahwa menolak pemasangan alat VMS di kapal-kapal nelayan karena memberatkan nelayan yang ada di Kendari pada khususnya dan nelayan di Indonesia pada umumnya karena ini merupakan isu nasional.
“Jikapun alat VMS dipasang di kapal-kapal nelayan tetap di gratiskan. Termasuk biaya airtime juga digratiskan,” katanya, Senin 6 Januari 2025.
Selanjutnya dia juga meminta untuk segera diterbitkannya Surat Laik Operasi (SLO) tanpa ada alasan mekanisme maupun regulasi atau tanpa syarat atas nama lembaga DPR. Mengingat, hal ini menyangkut kepentingan umum. Sambil menunggu keputusan selanjutnya.
“Kita pun harap rekan-rekan PSDKP untuk berkoordinasi selain dengan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), kita juga agar dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Perikanan dan menyampaikan persoalan ini karena alat VMS menimbulkan gejolak di nelayan. Mengingat masalah tersebut merupakan atensi pusat,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh Ansar S SH mengungkapkan, GMBI Sultra pada kesempatan ini melakukan pendampingan kepada kawan-kawan nelayan ke DPRD Kendari terkait penolakan VMS yang dimana penolakan ini sudah dilakukan dua hari sebelumnya.
“Bentuk protes yang dilakukan nelayan ialah dengan mengosongkan PPS dalam bentuk aktivitas berlayar,” katanya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Aspirasi DPRD Kendari.
Sebagai tindak lanjut, pihak GMBI Sultra dalam hal ini LSM yang mendampingi para nelayan melakukan koordinasi kepada DPRD Kendari selaku pemangku wilayah teritorial. Koordinasi dimaksudkan karena LSM GMBI Sultra takut akan ada gejolak terhadap nelayan.
“Sehingga kita selaku perpanjangan tangan dan penyambung lidah para nelayan mengawal aspirasi mereka ke DPRD Kendari dimana pada RDP kali ini juga dihadiri instansi terkait terutama dari PPS Kendari dan BPSDKP Kendari sehingga melahirkan solusi untuk semua,” jelasnya.
Dimana kesepakatan pada RDP hari telah dituangkan ke dalam berita acara. Berharap kedepan kepentingan masyarakat termasuk nelayan bisa terpenuhi kedepannya. (N1)
