Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Jenderal Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyampaikan peringatan tegas terkait bahaya negatif dari pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mengingatkan seluruh ASN dan masyarakat untuk mewaspadai praktik pencatutan nama pejabat, termasuk Gubernur, dalam pembuatan akun-akun palsu di media sosial.
Dalam pesannya, Sekda Sultra menekankan bahwa kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konten yang terlihat nyata padahal palsu.
“Wajah seseorang bisa direkayasa dan berbicara seolah-olah asli, padahal itu hanya hasil rekayasa teknologi AI. Apalagi jika hanya berupa narasi atau pembuatan akun media sosial dengan foto dan nama pejabat,” ujarnya.
Sekda Sultra mengkhawatirkan penyalahgunaan teknologi ini, terutama jika sampai menyentuh ranah pemerintahan.
Misalnya, dengan mengatasnamakan urusan birokrasi melalui percakapan di platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau platform lainnya.
Hal ini dinilai dapat memicu berbagai dampak negatif, termasuk mengganggu stabilitas administrasi pemerintahan dan citra pemerintah di mata masyarakat.
“Kita semua tentu tidak mendukung praktik negatif seperti ini. Siapapun pasti merasa tidak nyaman, apalagi jika sampai menyentuh sistem birokrasi. Ini bisa mengganggu kinerja ASN dan memberikan citra buruk terhadap pemerintah,” tegasnya.
Selain memberikan peringatan, Sekda Sultra juga mengapresiasi peran masyarakat Sultra dan berbagai pihak di luar birokrasi yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Ia meminta semua pihak untuk terus bersama-sama mengawal dan menjaga keberhasilan kinerja ASN di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir. Hugua M. Ling.
“Kepada masyarakat Sultra dan berbagai pihak di luar birokrasi, mari kita bersama-sama menjaga dan membantu menyukseskan pencapaian kinerja aparatur negara,” pesannya.
Peringatan ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan banyak pihak. (Sir)
