Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi daerah dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa/kelurahan.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual, Senin 19 Mei 2025.
Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari kementerian dan lembaga terkait.
Agenda utama membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta implementasi Inpres terkait percepatan pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan laju inflasi dan mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih. Ia menyebut koperasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat akar rumput.
“Bupati dan wali kota sebagai pembina kepala desa wajib memfasilitasi pembentukan koperasi ini. Ini program nasional yang harus didukung penuh,” tegas Tito.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, turut menyampaikan bahwa program ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Inpres No. 9 dan Keppres No. 9 Tahun 2025. Dalam Keppres tersebut dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi mulai dari pusat hingga daerah, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Presiden ingin desa dan kelurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Koperasi adalah kunci untuk mensejahterakan petani, nelayan, dan mempersingkat rantai pasok pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mei 2025, yang menunjukkan adanya fluktuasi harga di beberapa daerah, terutama pada komoditas cabai, bawang, beras, dan telur.
Ia menekankan perlunya kewaspadaan serta pemantauan harga secara intensif oleh pemerintah daerah.
Dalam Rakor ini, Gubernur ASR didampingi jajaran OPD teknis, termasuk Asisten II Sekda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta BPS Provinsi Sultra.
Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya menjalankan arahan pemerintah pusat, baik dalam stabilisasi harga bahan pokok maupun mendukung penuh pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.
“Ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang harus kita sukseskan bersama, mulai dari provinsi hingga ke tingkat desa,” ungkap Gubernur ASR.
Dengan komitmen tersebut, Sultra diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengendalian inflasi dan pengembangan koperasi berbasis komunitas sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. (Sir)
