Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kembali mencetak prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Ini menjadi torehan ke-11 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemkot Baubau dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara, Dadek Nademar, kepada Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE dan Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufrin, ST di Kantor BPK RI Sultra di Kendari, Senin 26 Mei 2025.
Dalam keterangan persnya, Selasa 27 Mei 2025, Wali Kota Yusran Fahim menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.
Ia menyebutkan, keberhasilan mempertahankan predikat WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran Pemkot, terutama tim pengelola keuangan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Ini merupakan apresiasi luar biasa, karena kita mampu mengelola keuangan dan aset dengan baik. Kuncinya ada pada proses administrasi yang benar dan akuntabel. Meskipun saya baru menjabat kurang lebih tiga bulan, saya melihat kerja-kerja tim sangat solid dan patut diacungi jempol,” ujar Yusran Fahim.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan, legislatif, serta masyarakat Baubau yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Terkait pengelolaan administrasi keuangan, Yusran menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkot Baubau.
“Kalau rekomendasi tidak dijalankan dan diselesaikan sejak dini, itu akan menjadi beban dan tanggung jawab ke depan. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk menyelesaikannya secepat mungkin,” tegasnya.
Dengan pencapaian ini, Pemkot Baubau menunjukkan kesungguhan dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Sir)
