Listen to this articleJakarta, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), kembali menunjukkan terobosan kepemimpinannya yang progresif.
Bersama Ketua DPRD Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Dr. Asrun Lio, serta 31 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASR melakukan kunjungan resmi ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis 19 Juni 2025.
Langkah ini tak biasa. Jika umumnya kepala daerah datang ke KPK karena undangan atau panggilan resmi, ASR justru mengambil inisiatif sendiri untuk menjalin komunikasi terbuka melalui forum dialog yang dikemas dalam bentuk rapat koordinasi (Rakor) bersama Plt. Deputi Penindakan KPK dan jajarannya.
“Ini langkah luar biasa. Beliau adalah Gubernur pertama di Indonesia yang datang bukan karena undangan, tapi inisiatif sendiri untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan berbagai problem pemerintahan. Ini patut dicontoh,” ujar Plt. Deputi Penindakan KPK.
Kehadiran ASR bersama rombongan bukan karena ada persoalan hukum, melainkan untuk mencari ilmu, pemahaman, dan strategi konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan Rakor berlangsung selama empat jam, penuh dialog intensif antara Pemprov Sultra dan jajaran KPK. Seusai Rakor, konferensi pers digelar.
Namun sebelumnya, sempat terjadi aksi demonstrasi oleh sekelompok mahasiswa yang menyuarakan aspirasi terhadap Bupati Kolaka Utara.
Menariknya, para demonstran memberikan waktu kepada Gubernur ASR dan Deputi KPK untuk menyelesaikan konferensi pers terlebih dahulu.
Usai memberikan keterangan, ASR dengan sikap santun menghampiri para mahasiswa, menyampaikan terima kasih atas pengertian mereka, bahkan mengundang mereka untuk berbincang santai di Restoran Pelataran Hutan Kota Senayan.
Sikap rendah hati, terbuka, dan penuh etika yang ditunjukkan ASR menuai pujian dari banyak pihak. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin daerah, tapi juga sebagai figur panutan yang membangun kepercayaan publik dengan pendekatan dialogis.
Kisah ini sekaligus membantah narasi-narasi simpang siur yang beredar, seolah-olah kunjungan Gubernur Sultra ke KPK dikaitkan dengan isu hukum. Faktanya, langkah ini adalah bentuk preventif yang edukatif dan inspiratif.
Sulawesi Tenggara kini memiliki harapan baru di bawah duet kepemimpinan ASR-Hugua, menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. (Sir)
