Listen to this articleBombana, Datasultra.com — Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D secara resmi membuka Executive Meeting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kabupaten Bombana, Kamis 3 Juli 2025.
Kegiatan yang digelar di Kabupaten Bombana ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana beserta Wakil Ketua I dan II, jajaran Komisi II DPRD, pejabat tinggi pratama dan administrator lingkup Pemkab Bombana, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi dan penghargaan Gubernur kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan executive meeting.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan infrastruktur.
“Bombana adalah daerah dengan potensi besar, baik di sektor pertambangan, perkebunan, maupun sektor lainnya. Potensi ini harus mampu dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran,” ujar Asrun Lio.
Ia menekankan bahwa agenda ini sangat sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni “terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan religius.”
Dua aspek penting yang menjadi fokus dalam pelaksanaan PPM, lanjutnya, adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan perbaikan infrastruktur, sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kita butuh kolaborasi nyata antar pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan dunia usaha. Komitmen yang dibangun hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Sultra yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Executive meeting ini juga menghadirkan paparan dari Deputi Kementerian Investasi/BKPM mengenai peran serta dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan daerah. Selain itu, turut dibahas kontribusi program PPM di sektor kesehatan dan infrastruktur.
Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan CSR secara terarah, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Gubernur Sultra mengajak seluruh perusahaan untuk melihat PPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga menghadirkan perubahan sosial yang nyata,” pungkas Sekda. (Sir)
