Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sultra di Swiss-Belhotel Kendari, Selasa 8 Juli 2025.
Mengangkat tema “Pemanfaatan Data dan Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah”, kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Asisten II Setda Sultra, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan OPD kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wagub Ir. Hugua menegaskan pentingnya IDSD sebagai instrumen pengukuran daya saing daerah, terutama dari sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, perdagangan, dan pariwisata.
Menurutnya, daya saing tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi oleh seberapa produktif masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dari potensi yang dimiliki.
“IDSD ini adalah alat ukur utama yang menggambarkan bagaimana daya saing daerah terbentuk melalui produktivitas sektor-sektor penggerak ekonomi. Dari petani, nelayan, hingga pelaku industri kreatif dan pariwisata, semuanya menjadi komponen penting,” tegas Hugua.
Ia juga menyoroti peran strategis Brida sebagai penggerak riset dan inovasi daerah, yang tidak hanya memfokuskan pembinaan di tingkat provinsi, tetapi juga memfasilitasi kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.
“Tugas Brida bukan hanya memampukan provinsi, tapi juga mendorong kabupaten/kota. Kita ini perpanjangan tangan pusat di daerah. Maka penting bagi Brida untuk aktif dalam peningkatan daya saing wilayah,” ujarnya.
Wagub turut menekankan bahwa kinerja daerah kini dinilai dari tiga indikator utama secara nasional, yakni MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK, LAKIP dari Kementerian PANRB, dan IDSD dari BRIN.
Ia bahkan mengkritik penurunan skor LAKIP Provinsi Sultra dari B ke C, dan mengingatkan bahwa IDSD adalah cerminan langsung dari dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kalau IDSD kita rendah, maka untuk apa APBD Rp4,7 triliun itu? Karena IDSD mencerminkan produktivitas masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri mencatat peningkatan skor IDSD dari 3,36 di tahun 2023 menjadi 3,46 pada 2024. Meski demikian, Ir. Hugua menilai skor ini masih perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing secara nasional.
Sementara itu, Kepala Brida Provinsi Sultra, Dra. Hj. Isma, M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa pengukuran IDSD saat ini telah mengalami perubahan setelah integrasi Balitbang ke dalam BRIN, sesuai dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.
“Kini, IDSD menjadi basis dalam menyusun perencanaan berbasis bukti dan menjadi alat evaluasi penting terhadap program pembangunan,” jelas Isma.
Ia juga menambahkan bahwa beberapa pilar IDSD Sultra masih menunjukkan nilai yang rendah dan memerlukan intervensi lintas sektor secara terarah dan kolaboratif.
Tujuan utama sosialisasi ini antara lain meningkatkan pemanfaatan data IDSD, memperkuat komunikasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan skor pada pilar yang masih tertinggal.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga riset dalam memperkuat daya saing Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Provinsi melalui Brida menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan berbasis data yang berdampak nyata bagi masyarakat. (As)
