Sultra Tuan Rumah STQH Nasional 2025, Gubernur ASR Temui Menteri Agama

Sultra Tuan Rumah STQH Nasional 2025, Gubernur ASR Temui Menteri Agama.
Listen to this article

Jakarta, Datasultra.com — Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Nasional ke-28 Tahun 2025.

Perhelatan akbar tingkat nasional di bidang keagamaan ini dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025 dan akan dipusatkan di Kawasan Eks MTQ, Kota Kendari.

Untuk mematangkan persiapan pelaksanaan STQH tersebut, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis 17 Juli 2025.

Audiensi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai instansi utama penyelenggara kegiatan.

Gubernur ASR menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga agar pelaksanaan STQH berjalan optimal.

“Secara teknis, harus ada konsultasi dan koordinasi dengan Kemenag. Kami juga membangun komunikasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, guna mendukung kelancaran pelaksanaan acara yang akan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Gubernur ASR.

Selain membahas STQH, Gubernur juga menyampaikan aspirasi strategis terkait pembangunan embarkasi haji di Sulawesi Tenggara.

Ia menyoroti beban finansial yang harus ditanggung jemaah haji asal Sultra karena selama ini harus melalui Embarkasi Makassar di Sulawesi Selatan.

“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Salah satu syarat utama adalah bandara harus berstatus internasional. Karena itu, sejak awal kami melibatkan otoritas teknis penyelenggara haji,” jelasnya.

Gubernur ASR berharap ke depan Sulawesi Tenggara bisa memiliki embarkasi haji sendiri, sehingga jemaah haji dari daerahnya dapat menikmati layanan yang lebih dekat, nyaman, dan efisien dari segi pembiayaan.

Penunjukan Sultra sebagai tuan rumah STQH Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi daerah sebagai pusat pengembangan keagamaan, sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik. (As)

Facebook Comments Box