Listen to this articleDenpasar, Datasultra.com – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 dan Diskusi Program Transformasi Transmigrasi, bertajuk “Membangun Masa Depan Indonesia Emas dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi” di Denpasar Selatan, Bali, Senin 28 Juli 2025.
Rakernas ini turut dihadiri jajaran kementerian dan lembaga terkait, gubernur, bupati, walikota, dan kepala dinas transmigrasi dari seluruh Indonesia. Sejumlah kepala daerah yang hadir langsung antara lain Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Selatan.
Kegiatan ini diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, dilanjutkan penandatanganan nota kerja sama antar daerah, serta sambutan resmi dari Menteri Transmigrasi dan Menko Pembangunan Kewilayahan yang secara simbolis membuka acara secara hybrid.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Sekretaris Daerah Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyatakan komitmen penuh mendukung program Transformasi Transmigrasi 2025 yang digagas Kementerian Transmigrasi RI, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
“Gubernur Sultra, Bapak Andi Sumangerukka, Insya Allah siap mendukung langkah pembangunan ekonomi lokal, terlebih yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan pesan penting yang kami bawa dalam kegiatan ini,” ujar Asrun Lio dalam keterangannya.
Menurutnya, transformasi transmigrasi memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, agar kawasan transmigrasi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Asrun Lio juga menyampaikan poin penting dalam sambutan Menteri Transmigrasi RI, yang menekankan perlunya perubahan paradigma transmigrasi dari model sentralistik menjadi berbasis permintaan daerah.
Menteri juga menyoroti pentingnya integrasi antara industrialisasi, hilirisasi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat kawasan transmigrasi.
“Perpindahan penduduk tidak lagi diatur pusat, melainkan harus atas permintaan pemerintah daerah tujuan. Kementerian juga fokus pada transmigrasi lokal, seperti yang diterapkan di Papua Selatan, guna memberdayakan masyarakat asli di wilayahnya sendiri,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI dalam sambutan virtualnya menekankan pentingnya pelaksanaan transformasi kawasan dan program prioritas transmigrasi 5T, yang menjadi fokus utama Rakernas ini.
“Menko menegaskan urgensi transformasi transmigrasi sebagai langkah membangun ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan transmigran serta masyarakat lokal. Karena itu, pemerintah daerah harus bersinergi dengan kebijakan pusat,” lanjut Sekda Sultra.
Ia menambahkan, Rakernas ini juga menjadi momentum evaluasi program semester pertama serta penyusunan rencana kerja 2026 yang sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo.
Adapun lima program prioritas Kementerian Transmigrasi yang dikenal sebagai 5T, dijabarkan sebagai berikut meliputi Trans Tuntas yakni penyelesaian persoalan lahan dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).
Trans Lokal yakni dukungan pembangunan rumah dan bantuan pangan bagi transmigran. Trans Patriot yakni beasiswa pendidikan dan pengembangan potensi komoditas unggulan.
Trans Karya Nusa yakni pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha transmigran. Trans Gotong Royong yakni peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. (As)
