Listen to this articleKendari, Datasultra.com— Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling, menegaskan bahwa hilirisasi industri dan penguatan ekspor non-tambang merupakan kunci strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama para pelaku ekspor di Hotel Zahra Syariah Kendari, Selasa 29 Juli 2025.
Mengusung tema “Merebut Peluang Ekspor Non-Tambang Sultra dari Tangan Orang Lain”, kegiatan ini bertujuan memperkuat peran pelaku lokal dalam perdagangan global, serta meningkatkan kontribusi sektor non-tambang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra.
Audiensi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bank Indonesia, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, instansi vertikal, BUMN/BUMD, asosiasi pengusaha seperti HIPMI dan KADIN, mitra eksportir, hingga pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan bahwa Sultra memiliki potensi kelautan dan daratan yang besar. Namun, ia menyoroti persoalan pencatatan ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan melalui provinsi lain seperti Surabaya atau Jakarta, meskipun barang produksi berasal dari Sultra.
“Kita punya laut yang kaya, daratan dengan komoditas unggulan, tapi kenapa nilai ekspor justru tercatat atas nama daerah lain? Inilah yang harus kita rebut kembali. Produk kita harus menjadi bagian dari komunitas ekspor-impor Sultra,” ujar Hugua.
Ia menjelaskan bahwa upaya konsolidasi ekspor telah dimulai dari sektor perikanan dengan melibatkan Bea Cukai, Badan Karantina, Badan Mutu, Pelindo, serta mitra pelayaran seperti Meratus. Hasilnya, ekspor perikanan Sultra kini tercatat mencapai 98 ton.
Meski demikian, data menunjukkan ekspor Sultra masih didominasi sektor tambang hingga 94 persen, sedangkan sektor non-tambang baru menyumbang 6 persen. Padahal, sektor perikanan dan pertanian memberikan kontribusi sekitar 23 persen terhadap PDRB Sultra.
“Jika ingin mengejar target nasional pertumbuhan ekonomi 8,1 persen, maka kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan sektor tambang. Dalam 10-15 tahun ke depan, cadangannya bisa habis. Maka ekspor non-tambang harus jadi prioritas,” tegas Hugua.
Wagub juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri, baik untuk sektor tambang seperti nikel, maupun sektor lain seperti perikanan, pertanian, hingga pariwisata, demi meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Bea Cukai Kendari, Taufik Sato, mengungkapkan bahwa dominasi ekspor tambang dalam data Bea Cukai mencapai 93-98 persen. Ia juga menyoroti banyaknya komoditas Sultra yang diekspor melalui daerah lain, seperti minyak nilam dari Kendari yang tercatat sebagai ekspor dari luar Sultra.
“Padahal, proses ekspor dari Kendari sudah berbasis paperless dan sangat memungkinkan. Kami siap mendampingi dan memberikan asistensi kepada pelaku usaha,” ujarnya.
Audiensi ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta. Diharapkan, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi teknis, pelabuhan, eksportir, dan UMKM dapat memperkuat posisi Sultra dalam rantai perdagangan global.
Kegiatan ditutup dengan pemaparan materi dari Bank Indonesia, PT Pelindo, dan sejumlah stakeholder terkait yang menyampaikan strategi serta peluang dalam memperkuat ekspor non-tambang sebagai motor penggerak perekonomian Sulawesi Tenggara. (As)
