Listen to this articleAmbon, Datasultra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Triwulan III Tahun 2025 di Ballroom Hotel Santika, Ambon, Maluku, Kamis 21 Agustus 2025.
Acara ini dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku dan turut dihadiri para gubernur se-Sulampua atau perwakilannya, kepala perwakilan BI se-Sulampua, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rakorwil yang mengangkat tema “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua” ini, menurut Asrun Lio, sangat penting dalam memperkuat fungsi advisory, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.
“Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BI Sulsel yang telah menginisiasi diseminasi kebijakan wilayah untuk memperkuat pembiayaan inklusif dan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sulampua,” ujar Asrun Lio.
Ia menyampaikan, berdasarkan laporan Koordinator Wilayah Sulampua dari BI Sulsel, kawasan ini secara konsisten menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Rilis Q2 2025 mencatat dua provinsi di Sulampua menempati pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, dengan lima provinsi termasuk Sultra tumbuh di atas rata-rata nasional 5,12 persen (yoy).
“Khusus Sultra, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89 persen,” terangnya.
Pertumbuhan Sulampua yang mencapai 5,12 persen pada Q2 2025 didorong sektor pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan infokom, serta konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT), net ekspor, dan investasi (PMTB).
Namun, Asrun Lio menegaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi pengendalian inflasi. Data BPS per 1 Agustus 2025 menunjukkan, seluruh provinsi mengalami inflasi, termasuk Sultra.
Adapun komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni emas perhiasan, cabai rawit, beras, tomat, dan ikan layang.
“Meski begitu, inflasi Sulampua tahun 2025 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen,” jelasnya.
Dalam Rakorwil ini, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya:
1. Penyaluran beras SPHP secara masif melalui berbagai kanal distribusi.
2. Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) fokus pada beras dan hortikultura.
3. Perluasan Gerakan Tanam Barito (Bawang, Rica, Tomat) di pekarangan dan lahan menganggur.
4. Optimalisasi cold storage dengan dukungan BUMD.
5. Pemanfaatan teknologi D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan hortikultura. (As)
