Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah di halaman eks MTQ Kendari, Selasa 26 Agustus 2025.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kemendagri, Badan Pangan Nasional, Pemprov Sulawesi Tenggara, serta Kadin Indonesia, sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Acara ini dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta unsur Forkopimda, bupati/wakil bupati se-Sultra, pelaku usaha pangan, UMKM, dan distributor.
Gubernur Andi Sumangerukka menyebut pangan murah adalah bentuk nyata gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha dalam memastikan keterjangkauan pangan.
“Tantangan sektor pangan semakin kompleks, mulai dari iklim, rantai pasok hingga dampak konflik global. Karena itu, pangan murah hadir untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap tersedia,” ujarnya.
Ia menambahkan, program serupa akan digelar bergilir di 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan melibatkan Bulog, dinas terkait, UMKM, serta dukungan TNI-Polri.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa swasembada pangan adalah syarat mutlak kedaulatan bangsa.
“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa negara merdeka adalah negara merdeka dari pangan. Produksi beras kita tahun 2025 meningkat signifikan sehingga stok Bulog cukup tinggi. Ini capaian yang harus terus dijaga,” katanya.
Tito juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi ideal Indonesia berada di kisaran 1,5 persen–3,5 persen.
“Strategi terbaik adalah menjaga harga pangan pokok agar stabil, mengendalikan harga barang yang diatur pemerintah, serta menjaga daya beli masyarakat. Saya minta kepala daerah rutin berkoordinasi dengan dinas pangan, pertanian, dan BPS untuk memantau harga di pasar,” jelasnya.
Ia merinci tiga komponen inflasi: volatile food (bahan pangan), administered prices (harga barang/jasa yang diatur pemerintah), dan core inflation (daya beli masyarakat).
“Stabilitas ketiga komponen ini sangat menentukan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Di Sultra, inflasi tercatat 3,72 persen dengan komoditas penyumbang terbesar cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras.
“Dengan intervensi pangan murah, harga bisa terkendali, daya beli terjaga, dan ketahanan pangan semakin kuat,” tambah Tito.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut pangan murah adalah implementasi nyata arahan Presiden untuk menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika harga global.
“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah hak rakyat. Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri, tapi harus melalui gotong royong lintas sektor,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Bulog dan seluruh pelaku usaha yang konsisten menjaga stok pangan di Sultra.
Gerakan pangan murah di Kendari menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi lintas sektor. Program ini diharapkan menekan inflasi, menjaga daya beli, serta mendukung strategi besar menuju swasembada pangan nasional. (N1)
