Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa Kendari di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin 15 September 2025, organisasi Visioner Indonesia menyampaikan pandangannya.
Mereka menilai tuntutan agar Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, segera mundur dari jabatannya merupakan langkah yang tidak tepat.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menegaskan bahwa desakan semacam itu seharusnya ditempatkan dalam kerangka mekanisme kelembagaan, bukan melalui aksi demonstrasi.
“Kami menghargai semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Namun, mendesak Ketua DPRD mundur tanpa melalui mekanisme yang berlaku tentu tidak tepat. Ada prosedur politik dan tata tertib yang harus dihormati,” kata Akril.
Ia menambahkan, menuntut mundurnya Ketua DPRD hanya karena persoalan janji yang masih dalam proses bukanlah langkah proporsional.
“DPRD adalah lembaga politik, semua keputusan butuh mekanisme, bukan sekadar desakan jalanan,” ujarnya.
Visioner Indonesia juga menilai, tudingan pemakzulan yang dilontarkan dalam aksi tersebut justru berpotensi melemahkan marwah DPRD sebagai representasi rakyat.
Menurut Akril, langkah itu bisa merusak stabilitas politik daerah yang kini sangat membutuhkan sinergi, bukan konflik.
“Kami melihat aksi ini lebih bernuansa politis ketimbang aspiratif. Bila benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, seharusnya mereka duduk berdialog, bukan melakukan tekanan dengan membakar ban atau menduduki ruang sidang,” imbuhnya.
Lebih jauh, Visioner Indonesia mengingatkan bahwa setiap keputusan terkait jabatan Ketua DPRD harus dilakukan melalui mekanisme internal lembaga. Desakan di jalanan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan, melainkan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
“Rakyat Sulawesi Tenggara membutuhkan solusi dan kerja nyata, bukan kegaduhan yang justru menghambat pembangunan,” tegas Akril.
Ia menekankan bahwa kinerja seorang Ketua DPRD harus dinilai secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan satu isu. Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat akan lebih efektif jika dilakukan melalui jalur yang konstruktif.
“Tentu semua aspirasi masyarakat penting, tetapi mari kita dorong penyelesaian melalui jalur dialog dan mekanisme resmi. Dengan begitu, semangat perubahan yang diusung mahasiswa bisa terwujud tanpa menimbulkan instabilitas politik di daerah,” tambahnya.
Visioner Indonesia pun berharap semua pihak menjaga suasana kondusif di Sulawesi Tenggara. Kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan dengan cara yang membangun serta membuka ruang kolaborasi.
“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan politik yang sehat dan solutif, bukan sekadar konfrontatif,” pungkas Akril. (As)
