Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Wakil Gubernur, Ir. Hugua, M.Ling., membuka Rapat Sinergitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Claro Hotel Kendari, Rabu 24 September 2025.
Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga mitra kerja terkait, di antaranya perwakilan Dirjen Pelindungan KP2MI, Polda Sultra, Kabinda, Disnakertrans, Kanwil Imigrasi, BP3MI Sultra, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan BPMD se-Sultra.
Agenda rapat turut dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata dan penghargaan kepada Pemprov Sultra, Polda Sultra, Kanwil Imigrasi, dan Pemkab Wakatobi atas komitmennya melindungi PMI.
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, dalam laporannya menegaskan PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas.
Namun di balik kontribusinya, banyak yang terjerat penempatan ilegal hingga eksploitasi. Karena itu, ia mendorong terbentuknya gugus tugas lintas sektor yang akan di-SK-kan Gubernur Sultra.
“Pencegahan PMI non-prosedural adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga kolaborasi semua pihak hingga ke desa,” ujarnya.
Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur Hugua, PMI disebut sebagai “pahlawan devisa” yang berkontribusi besar melalui remitansi.
Namun, ia menegaskan ancaman TPPO dan penempatan non-prosedural masih menjadi persoalan serius.
“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang mencederai martabat bangsa. Masalah ini tidak bisa diselesaikan satu pihak saja, tetapi harus melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Hugua.
Ia merinci lima langkah strategis yang harus dijalankan bersama, yakni menyamakan persepsi bahwa pencegahan PMI non-prosedural adalah bagian dari perlindungan warga negara.
Memperkuat koordinasi lintas sektor. Edukasi preventif kepada calon PMI dan keluarganya. Penindakan tegas terhadap pelaku TPPO. Serta Pemberdayaan masyarakat melalui lapangan kerja dan pelatihan dalam negeri.
Hugua menutup sambutannya dengan harapan rapat ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi, monitoring, serta implementasi nyata perlindungan PMI di Sultra. (As)
