Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., menegaskan pentingnya literasi etis dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital.
Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber Seminar Literasi Digital bertema “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” yang digelar Kemenko Polhukam RI di Hotel Claro Kendari, Kamis 2 Oktober 2025.
Seminar diikuti akademisi Universitas Halu Oleo (UHO), praktisi komunikasi, pegiat literasi, guru, mahasiswa, komunitas jurnalis, hingga perwakilan pemerintah daerah. Kegiatan ini mendorong masyarakat agar lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital.
“Literasi bukan sekadar sosialisasi. Literasi adalah kemampuan membangun cara berpikir kritis yang solutif dan membangun, serta dapat berkolaborasi dengan pemerintah demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang sejahtera,” tegas Ridwan dalam paparannya bertajuk Sultra Digital Berdaya, Membangun Literasi Konten Etis Lintas Generasi.
Ia juga mencontohkan bagaimana masyarakat Sultra mampu menunjukkan wajah demokrasi yang sehat melalui aksi demonstrasi yang berlangsung tertib dan damai.
“Sultra mencatat rekor terbaik, demo berjalan tanpa masalah. Ini menunjukkan masyarakat kita sudah berdemokrasi secara cerdas,” ujarnya.
Ridwan mengingatkan bahwa di tengah penetrasi digital Sultra yang mencapai 73,9 persen atau sekitar dua juta pengguna, masih terdapat tantangan serius, mulai dari hoaks, ujaran kebencian, penipuan online, judi daring, hingga kebocoran data dan konten pornografi.
Selain itu, infrastruktur digital masih terkendala, dengan sejumlah wilayah di 17 kabupaten/kota berada pada kondisi blank spot bahkan zero akses.
Untuk memperkuat literasi digital, Kominfo Sultra telah menyiapkan sejumlah platform digital pemerintahan seperti Simdata dan website resmi, serta menggandeng komunitas mahasiswa, wartawan, guru, hingga birokrasi agar menjadi agen perubahan.
Sejak 2004, pihaknya juga konsisten menggulirkan program literasi digital bersama RRI dan sekolah-sekolah, yang kini diperluas dengan melibatkan komunitas informasi masyarakat (KIM).
“Setiap individu saat ini bukan hanya konsumen, tetapi juga produsen konten digital. Karena itu, literasi digital harus dipahami sebagai kemampuan mengakses, memahami, menciptakan, dan berbagi konten secara aman, etis, dan produktif. Literasi bukan sekadar teknis, tapi juga kesadaran etis dan tanggung jawab menjaga demokrasi,” pungkas Ridwan.
Seminar ini diharapkan melahirkan kolaborasi lintas sektor pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan swasta untuk memperkuat ekosistem literasi digital di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara. (As)
