Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari menyoroti pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan banyaknya persoalan masyarakat yang belum teratasi.
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menilai seharusnya DPRD lebih memprioritaskan permasalahan mendasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, seperti jalan rusak, jembatan, serta berbagai fasilitas pelayanan publik.
Ia juga menegaskan pentingnya DPRD menjaga sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang masih dibayangi problem pertambangan dan lingkungan.
“Saya pikir itu akan lebih konkret, sebab jalan dan jembatan akan memperlancar perekonomian dari hasil produksi masyarakat petani, nelayan, dan sebagainya, bukan malah mengadakan fasilitas hanya untuk kenyamanan diri pribadi,” ujar Rasmin Jaya.
Menurutnya, mandulnya peran elit politik membuat DPRD tidak optimal dalam menjalankan fungsi sebagai instrumen aspirasi rakyat.
Ia menuding sebagian besar wakil rakyat justru lebih sibuk mengejar kepentingan pribadi dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Rasmin juga mengkritisi janji-janji politik yang disampaikan saat sosialisasi dan kampanye. Menurutnya, janji tersebut hanya menjadi “pemanis” untuk meraup suara, tanpa ada keberlanjutan pembangunan setelah terpilih.
“Kami melihat yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan yang sibuk dengan jabatan, harta, dan tahta,” tegasnya.
Ia berharap para wakil rakyat di Sultra benar-benar menjalankan amanat UU dengan baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Rasmin menekankan, DPRD harus lebih tegas mengawasi kebijakan eksekutif agar setiap program benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kita menitipkan pesan agar wakil rakyat memperjuangkan potensi berbagai sektor, apalagi Sultra memiliki kekayaan alam yang melimpah yang bisa mendorong pembangunan dan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Rasmin juga mengingatkan agar DPRD tidak hanya berleha-leha menikmati fasilitas dari APBD, melainkan memaksimalkan anggaran tersebut untuk kebutuhan mendasar masyarakat.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI Kendari berkomitmen tetap menjadi mitra kritis sekaligus strategis dalam mengawal kebijakan publik.
“Kami akan terus memberikan rekomendasi, mengawasi, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar pro rakyat. Politik itu panggilan nurani, bukan ruang menikmati kemewahan di tengah jeritan rakyat,” pungkas Rasmin Jaya. (As)
