Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi bukti nyata meningkatnya literasi dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kegiatan yang digelar selama dua hari ini berhasil menumbuhkan semangat baru dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menegaskan bahwa BIK bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi inklusif di daerah.
“Ini bukan sekadar kegiatan, tetapi bukti nyata semangat literasi dan kemandirian ekonomi masyarakat Sultra,” ujar Bismi saat menutup kegiatan BIK 2025 di Kendari, Minggu 26 Oktober 2025.
Selama pelaksanaan, ribuan masyarakat antusias mengikuti berbagai aktivitas edukatif dan hiburan, mulai dari layanan konsumen, kelas literasi keuangan, hingga lomba Dance IJK dan IJK Idol.
Di balik kemeriahan itu, tersampaikan pesan kuat tentang pentingnya akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tak hanya meninggalkan kesan positif, BIK 2025 juga menghadirkan dampak konkret. Ribuan warga kini memiliki rekening tabungan dan efek, sementara ratusan pelaku UMKM berhasil mengakses layanan perbankan formal.
Nilai transaksi yang tercatat selama kegiatan bahkan menembus Rp5 miliar, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan produk dan layanan keuangan.
“Masyarakat di pedesaan dan pelosok kini makin teredukasi soal keuangan. Banyak yang sebelumnya buta literasi, kini menjadi agen penyebar semangat literasi di lingkungannya,” tambah Bismi.
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, OJK Sultra menilai perjuangan menuju inklusi keuangan merata masih panjang.
Tantangan masih ditemukan pada masyarakat di wilayah 3T, kelompok ibu rumah tangga yang rentan pinjaman ilegal, serta pelaku usaha yang belum memiliki perlindungan asuransi.
Sebagai tindak lanjut, OJK Sultra mendorong sinergi lintas sektor melalui tiga langkah utama yakni menjadikan literasi keuangan sebagai gerakan sepanjang tahun.
Kemudian memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKD) sebagai motor penggerak ekonomi lokal, dan mengintegrasikan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat menghadapi era digitalisasi ekonomi menuju 2029.
“Bulan Inklusi Keuangan boleh berakhir, tapi semangatnya harus terus membara. Mari lanjutkan gerakan ini di pasar, sekolah, desa, dan komunitas,” tutup Bismi penuh optimisme. (N1)
