Listen to this articleKendari, Datasultra.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat upayanya agar masyarakat di seluruh penjuru daerah semakin melek keuangan.
Melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan, OJK Sultra optimistis target nasional sebesar 91 persen pada Desember 2025 dapat tercapai.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan di Sultra saat ini baru mencapai 63 persen, sedangkan inklusi keuangan berada pada angka 83 persen.
Artinya, masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa memahami produk dan risikonya.
“Target nasional kita 91 persen di tahun 2025. Masih ada waktu untuk mengejar, dan kegiatan seperti BIK (Bulan Inklusi Keuangan) bisa menjadi motor penggeraknya,” ujarnya saat ditemui di acara BIK 2025 belum lama ini.
Bismi mengakui, terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bumi Anoa.
Kondisi geografis dan demografis Sultra yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah terpencil menjadi hambatan tersendiri dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan.
“Tantangan lainnya ialah tingkat literasi yang masih rendah. Banyak masyarakat sudah menggunakan produk keuangan, namun belum memahami karakteristik, risiko, dan fungsinya secara mendalam,” terangnya.
Selain itu, keterbatasan jaringan dan infrastruktur digital juga menjadi kendala utama. Di beberapa daerah di Sultra, akses internet belum merata, padahal edukasi digital dapat dilakukan melalui media sosial.
“Kalau keterbatasan internet, kita harus datang. Kalau pendidikannya rendah, kita harus berkali-kali. Kita buat materi yang lebih simpel. Bagi saya, tantangan itu harus kita ubah jadi tentengan,” tegasnya.
Menurutnya, semua tantangan harus dihadapi dengan strategi adaptif memperkuat pendekatan langsung di lapangan, menyusun materi edukasi yang sederhana dan berulang, serta memadukan metode edukasi offline dan online secara hybrid.
OJK Sultra juga memperluas kolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di kabupaten/kota, lembaga keuangan lokal, serta mitra strategis seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pemerintah daerah.
Pemanfaatan media sosial dan kanal digital seperti TikTok, Instagram, maupun media pemberitaan lokal juga terus dioptimalkan untuk menjangkau generasi muda, sementara pendekatan tatap muka tetap dilakukan di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet.
Dengan langkah tersebut, Bismi berharap masyarakat Sultra dapat semakin mudah mengakses layanan keuangan formal seperti rekening bank, produk pembiayaan ramah, simpanan, investasi, hingga asuransi. Dengan meningkatnya inklusi keuangan, risiko keuangan masyarakat dapat ditekan.
“UMKM lokal juga akan semakin berkembang berkat kemudahan akses modal, transaksi digital, dan pembiayaan. Ekosistem keuangan inklusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial di Sultra,” jelasnya.
Meski begitu, Bismi menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak, baik OJK, lembaga perbankan dan keuangan, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri.
“Kita tidak ingin literasi keuangan hanya sekadar angka statistik, tapi benar-benar tercermin dalam perilaku keuangan masyarakat yang sehat dan produktif,” pungkasnya. (N1)
