Listen to this articleKendari, Datasultra.com– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas layanan publik sekaligus mengamankan stabilitas fiskal daerah dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian dokumen dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis siang 20 November 2025.
Rapat paripurna dimulai dengan penyerahan resmi dokumen KUA–PPAS 2026 sebagai dasar penyusunan APBD 2026.
Gubernur kemudian memaparkan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi, asumsi makro, proyeksi pendapatan, serta kebijakan belanja dan pembiayaan.
PPAS turut menetapkan prioritas pembangunan serta plafon anggaran tiap perangkat daerah. Seluruh dokumen disusun berdasarkan RKPD 2026 sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam kesempatan itu, ASR menegaskan bahwa meskipun penyusunan KUA–PPAS 2026 berlangsung di tengah terbatasnya ruang fiskal, pemerintah daerah tetap mengedepankan pemenuhan layanan dasar.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap teguh pada komitmen untuk menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujar Gubernur.
Pengetatan fiskal terjadi menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi transfer untuk Sultra berkurang sekitar Rp984,58 miliar atau 43,15 persen dibanding 2025.
Kondisi ini memaksa Pemprov Sultra menyesuaikan strategi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tanpa mengganggu keberlanjutan layanan publik.
ASR menyampaikan bahwa penyelarasan KUA–PPAS 2026 dilakukan berdasarkan visi-misi gubernur dan wakil gubernur, sekaligus mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Dengan sinergi ini, diharapkan stabilitas fiskal tetap terjaga dan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Sultra,” katanya.
Gubernur merinci tiga orientasi utama kebijakan keuangan daerah 2026 meliputi: Pendapatan – mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah tanpa mengganggu stabilitas ekonomi maupun iklim usaha.
Belanja – diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan alokasi yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung. Pembiayaan – memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya untuk mendukung kesinambungan pembangunan prioritas.
Menutup penyampaiannya, ASR menyampaikan apresiasi kepada lembaga legislatif.
“Pemprov mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang terus mendukung pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat Sultra,” ucapnya. (As)
