Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya antikorupsi melalui kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis 4 Desember 2025.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., yang hadir sekaligus memberikan sambutan.
Wagub Hugua menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat.
“Peringatan Road to Hakordia menjadi pengingat bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama memberantas praktik korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan.
Wagub Hugua juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Direktorat Wilayah IV, atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih kepada KPK RI yang selalu hadir memberikan arahan dan pengawasan sehingga tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih baik. Komitmen ini akan terus kami jaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Hugua.
Sementara itu, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.
“Melalui peringatan Hakordia ini, kita perlu mengubah paradigma bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan dan upaya preventif adalah langkah fundamental,” jelasnya.
Kegiatan Road to Hakordia 2025 di Kendari tidak hanya menjadi ajang kampanye antikorupsi, tetapi juga ruang edukasi publik yang mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi pelayanan publik serta berperan dalam menciptakan lingkungan bebas dari korupsi. (As)
