Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam serta Uji Prosedur Tetap (Protap) 02 Bencana Tanah Longsor Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dirangkaikan dengan pembukaan Posko Terpadu Siaga Bencana Alam serta Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Apel kesiapsiagaan tersebut digelar di Lapangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra, Kamis 18 Desember 2025, dan diikuti oleh seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan.
Kegiatan diawali dengan apel gelar kesiapsiagaan dan pemeriksaan pasukan oleh Gubernur selaku pembina apel.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung dalam menghadapi potensi bencana alam dan meningkatnya mobilitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dalam amanatnya, Gubernur ASR menegaskan bahwa apel siaga ini merupakan bentuk komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi potensi bencana, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang dan selama Natal 2025 serta Tahun Baru 2026.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kesiapan dan keseriusan kita dalam menghadapi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari uji coba Protap 02 Bencana Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, penyusunan dan pengujian protap merupakan proses berkelanjutan yang harus terus disempurnakan.
“Kalau ada Protap 02 berarti ada Protap 01, dan ke depan tentu akan ada protap-protap lainnya. Semua ini perlu terus diuji agar semakin efektif,” ujarnya.
Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2022–2026, Sulawesi Tenggara termasuk daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.
Karena itu, Gubernur menekankan pentingnya langkah mitigasi yang proaktif, terutama menghadapi musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi di wilayah perbukitan dan jalur transportasi vital antarkabupaten.
Ia menilai, tanah longsor tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu konektivitas, distribusi logistik, dan roda perekonomian daerah, terlebih menjelang momentum Natal dan Tahun Baru yang ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat.
Dalam konteks penanggulangan bencana, Gubernur menekankan pentingnya sistem dan prosedur yang baku, teruji, namun tetap fleksibel, agar seluruh unsur dapat bergerak cepat, efektif, dan terkoordinasi dalam satu komando tanpa tumpang tindih kewenangan.
Seiring meningkatnya arus mudik, wisata, dan aktivitas keagamaan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah daerah juga dituntut memastikan keamanan ibadah umat Kristiani, kenyamanan destinasi wisata, serta kelancaran distribusi logistik dan transportasi.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula uji coba Protap 02 Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tanah Longsor, yang mencakup mekanisme pelaporan, permintaan bantuan, penggerakan personel dan peralatan, pengelolaan logistik, hingga pengaturan jalur transportasi dalam kondisi darurat.
Gubernur ASR menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap kegiatan ini menjadi pembuktian kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Ia juga berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan tanpa gangguan.
Mengakhiri rangkaian kegiatan, Gubernur secara resmi membuka Posko Terpadu Siaga Bencana Alam serta Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim, Posko Terpadu Siaga Bencana Alam serta Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Provinsi Sulawesi Tenggara saya nyatakan secara resmi dibuka.”
Usai apel, Gubernur bersama Forkopimda Sultra mengikuti paparan simulasi penanganan bencana di Ruang Taktikal Vlog Cam, yang menampilkan alur pelaporan, eskalasi penanganan, hingga pengambilan keputusan terpadu.
Simulasi juga dilaksanakan di lapangan oleh personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan perangkat daerah terkait sebagai penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. (Adv)
