Listen to this articleMuna Barat, Datasultra.com – Kepala Desa (Kades) Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Jatul, membantah keras dugaan penyalahgunaan dana desa periode 2020-2025 yang disuarakan Himpunan Mahasiswa Pemerhati Desa Latawe (HMPL).
Tuduhan ini muncul melalui demonstrasi di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin 19 Januari 2026, yang menyoroti dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah akibat pengelolaan dana desa tak transparan.
Dalam konferensi pers dadakan di Balai Desa Latawe, Kamis sore 22 Januari 2026, Kades Jatul menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran telah sesuai Undang-Undang Desa No. 6/2014 dan Perpres No. 43/2014.
“Tidak ada korupsi. Semua laporan keuangan kami serahkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mubar. Tuduhan kerugian miliaran dari HMPL tidak berdasar,” tegasnya.
Menurut Jatul, dana desa dialokasikan sesuai usulan dari Program Nasional, Ketahanan Pangan, serta hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).
Realisasi mencakup infrastruktur jalan usaha tani, jembatan, drainase, pembangunan PAUD, lampu jalan, posyandu, serta bantuan pemberdayaan seperti pukat, kawat duri, bibit kelapa, alat semprot, dan lainnya, semua didukung bukti foto, notulen rapat, serta laporan audit internal.
Setiap tahun, realisasi dan pertanggungjawaban program selalu berjalan lancar, dengan data tersimpan rapi di desa maupun Inspektorat Daerah.
Jatul menduga tuduhan berasal dari salah paham, dan menekankan bahwa kritik harus berbasis data serta dikonfirmasi ke BPD atau pemerintah desa.
“Kami undang HMPL untuk audit bersama dengan akuntan publik. Transparansi adalah komitmen kami,” ajaknya.
Jatul menambahkan bahwa akses informasi selalu terbuka melalui papan pengumuman desa. Respons ini menyusul laporan HMPL ke Ditreskrimsus Polda Sultra, yang kini dalam tahap verifikasi awal.
Pemerintah Desa Latawe berharap isu ini diselesaikan melalui musyawarah untuk menjaga harmoni masyarakat, sambil mendorong pengawasan publik konstruktif demi pembangunan desa berkelanjutan. (Len)
