Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rakor yang dihadiri perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jajaran pemerintah daerah, serta unsur penegak hukum tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis 29 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat hingga daerah, termasuk kabupaten/kota dan desa/kelurahan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yang mencapai 83,54 persen dengan kategori baik.
Meski demikian, ia meminta pemerintah kabupaten/kota yang masih memiliki nilai MCSP rendah agar meningkatkan komitmen dan perhatian, sehingga capaian MCSP di Sulawesi Tenggara ke depan dapat meningkat secara merata.
Selain Rakor Pemberantasan Korupsi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkait peningkatan keselamatan dan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara.
Gubernur menjelaskan, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, merupakan bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.
Pembangunan yang tidak sesuai standar akibat praktik korupsi berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui pengawasan ketat, mulai dari perencanaan hingga pengakhiran, agar tidak terjadi praktik korupsi yang berdampak pada keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (As)
