Kendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mendorong percepatan pelaksanaan program Bedah Rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya mewujudkan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu 12 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Inspektur Jenderal Kementerian PKP RI, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H., bersama jajaran.
Kehadiran Kementerian PKP menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar setiap warga negara sekaligus salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rumah yang layak huni, aman dan sehat merupakan kebutuhan mendasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah terus berkomitmen mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui berbagai program bantuan perumahan swadaya,” ujar Andi Sumangerukka.
Menurutnya, kehadiran Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program Bedah Rumah, terutama melalui penyederhanaan persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat.
Penyederhanaan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyaluran bantuan sehingga penerima manfaat dapat segera mendapatkan hunian yang lebih layak.
“Langkah penyederhanaan ini ditujukan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih cepat dan tepat, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Pada 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi sebanyak 10.042 unit calon penerima bantuan yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Selain program tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra juga tengah membangun kolaborasi strategis dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kolaborasi itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus kawasan permukiman masyarakat nelayan. Dalam program tersebut, dukungan anggaran disiapkan untuk 602 unit hunian.
Gubernur menekankan, keberhasilan program Bedah Rumah maupun BSPS tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat penerima manfaat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP RI melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut.
Ia menilai, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian PKP dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Bedah Rumah dan BSPS di Sulawesi Tenggara.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP RI melalui BP3KP Sulawesi III atas pelaksanaan kegiatan ini. Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat,” ujarnya.
Gubernur berharap implementasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 dapat semakin mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Sultra, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, program tersebut diharapkan mampu memastikan semakin banyak masyarakat Sultra mendapatkan hunian yang layak dan memenuhi standar kesehatan serta keselamatan. (As)
