Baubau, Datasultra.com – DPRD Kota Baubau menggelar rapat paripurna persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Baubau dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Baubau, Senin 28 September 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, didampingi Wakil Ketua Natas Aryu Prawira Tamim dan Adriansyah Farmin. Turut hadir Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu, Sekda, Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Baubau.
Sebelum penandatanganan persetujuan bersama oleh Wali Kota H. Yusran Fahim dan Ketua DPRD Ardin Jufri, Jubir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Baubau Nuryani Rahma terlebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan dewan dan naskah persetujuan bersama oleh Plt Sekretaris DPRD Kota Baubau, Arif Basari.
Dalam pidato akhirnya, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim menyampaikan bahwa setelah melalui pembahasan bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 telah mencapai tahap persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Baubau dan DPRD.
“Persetujuan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan perubahan APBD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan wali kota tentang penjabarannya disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Yusran.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar dan seluruh fraksi, atas berbagai pandangan, saran, serta rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi dasar penyempurnaan rancangan perubahan APBD agar alokasi anggaran semakin tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Yusran menjelaskan, Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah Kota Baubau, yakni “Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat”.
Arah kebijakan tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam penyusunannya, perubahan APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Melalui perubahan APBD ini, pemerintah daerah mengupayakan alokasi anggaran yang lebih tepat, belanja yang efektif, serta pemenuhan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam gambaran umum Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Baubau direncanakan sekitar Rp810,62 miliar.
Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp142,71 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp651,09 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp16,81 miliar.
Pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar dengan kontribusi sekitar 80,32 persen dari total pendapatan daerah. Sementara PAD berkontribusi sekitar 17,61 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,07 persen.
Menurut Yusran, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas PAD secara tertib dan terukur.
Sementara itu, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sekitar Rp856,74 miliar, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, serta bantuan sosial. Sedangkan belanja modal diarahkan untuk kebutuhan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
Pemerintah daerah, kata Yusran, akan memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, mengendalikan belanja yang kurang produktif, serta meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp66,11 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20 miliar untuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Penyertaan modal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
Dengan demikian, pembiayaan neto dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sekitar Rp46,11 miliar.
Menutup pidatonya, Yusran menyampaikan apresiasi atas pandangan akhir seluruh fraksi DPRD Kota Baubau.
Pemerintah Kota Baubau, lanjutnya, akan menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi DPRD dalam penyempurnaan dokumen serta pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
“Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan,” pungkasnya. (Sir)
