Listen to this articleJakarta, Datasultra.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.
Acara tersebut juga menandai peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 sebagai upaya pemerintah mendorong transparansi dan efisiensi tata kelola anggaran.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa alokasi belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dari tahun sebelumnya.
Dari total tersebut, Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara Rp919,9 triliun diperuntukkan bagi Transfer ke Daerah (TKD).
“Dana TKD akan dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan perumahan. Keselarasan belanja pusat dan daerah menjadi kunci utama efektivitas penggunaan anggaran,” ujar Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi, kehati-hatian, dan inklusivitas dalam pengelolaan APBN.
Ia menginstruksikan agar setiap rupiah anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat dan mengurangi pemborosan serta pengeluaran seremonial yang tidak produktif.
“Kita harus melawan pemborosan dan memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Prabowo.
Presiden juga memuji keberhasilan pemerintah dalam menekan inflasi dan meningkatkan produksi beras meski menghadapi tantangan cuaca ekstrem.
Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam APBN 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Presiden meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6, yang wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah mulai 1 Januari 2025.
Langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran hingga 30 persen dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
Usai acara, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyatakan bahwa penyerahan DIPA dan TKD merupakan momentum strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sultra.
“Penyerahan DIPA dan TKD ini memberikan arahan strategis bagi kami di daerah untuk memaksimalkan anggaran. Kami siap melaksanakan instruksi Presiden terkait penghematan, efisiensi, dan pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6,” ujar Andap.
Ia menegaskan bahwa dana TKD akan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung akselerasi layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
“Komitmen kami adalah menjadikan setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sultra,” imbuhnya. (As)
