Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, di hadapan sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural, widyaiswara, dan pejabat fungsional dari BPSDM Sultra, yang bersama-sama berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan orientasi ini. Ia menekankan pentingnya peran PPPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
“PPPK memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ujarnya.
Kegiatan orientasi ini, menurut Asrun, merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyesuaian diri para peserta PPPK dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PPPK.
“Ini adalah langkah awal yang sangat penting bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” jelasnya.
Selain pengembangan kompetensi, orientasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai ASN, termasuk implementasi core value ASN Berakhlak dan Employed Branding, yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.
Asrun menegaskan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur sipil negara.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membahas isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2025. Beberapa isu penting yang akan dihadapi antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi digital.
“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional ini,” tegas Asrun.
Ia berharap, melalui orientasi ini, para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara.
“Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi dan integritas kita dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya. (Adv)
