Listen to this articleKendari, Datasultra.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Rakor yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 24 Februari 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri oleh sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kemendag.
Dari Sultra, rakor ini dihadiri oleh Sekda Sultra, Asisten II Setda Sultra, serta sejumlah kepala dinas dan perwakilan instansi terkait.
Dalam rakor tersebut, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025.
Ia menyoroti berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi, seperti ketersediaan pasokan pangan, distribusi barang, serta dampak cuaca ekstrem.
“Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat,” tegas Tomsi.
Ia juga menginstruksikan agar pemerintah daerah rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan harga yang signifikan, termasuk melalui operasi pasar dan subsidi transportasi jika diperlukan.
Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, mengungkapkan bahwa pada Ramadan 2024, lima komoditas utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.
Sementara itu, pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Komoditas utama yang mempengaruhi kenaikan IPH di daerah tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan beras.
Kabupaten Bombana di Sultra bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, dengan daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah sebagai penyumbang utama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Ia menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam menganalisis data harga serta menentukan langkah-langkah strategis yang tepat.
“Harapannya, kita semua dapat berkoordinasi dengan baik agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Asrun Lio usai mengikuti rakor.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi dengan mengurangi biaya distribusi atau mengendalikan biaya transportasi agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.
Dengan langkah strategis ini, Pemprov Sultra berharap dapat mengatasi tantangan inflasi serta memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. (Adv)
