
Baubau, Datasultra.com – Pemerintah Kota Baubau kini menghadapi polemik serius terkait hilangnya anggaran media massa cetak dan online yang selama ini melekat di Sekretariat Daerah.
Dugaan mengarah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang disebut-sebut sengaja menghapus anggaran tersebut dari APBD 2024.
Akibatnya, Pemkot Baubau kini memiliki tunggakan kepada media massa sejak Juni hingga Desember 2024.
Padahal, kerja sama antara Pemkot dan media telah berjalan puluhan tahun tanpa kendala, mencakup langganan koran, iklan, serta publikasi pariwara.
Menurut sumber dari Sekretariat Daerah, setiap tahun anggaran media selalu diusulkan. Bahkan dalam perubahan anggaran 2024, pengajuan kembali dilakukan, namun tidak direalisasikan.
“Sejak ada pergantian kepemimpinan di Bappeda dan BPKAD, pagu anggaran media terus berkurang, hingga akhirnya dihilangkan pada semester kedua 2024,” ungkap seorang pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan jurnalis. Sejumlah media berencana menggelar audiensi dengan Wali Kota Baubau untuk membahas tunggakan tersebut dan masa depan kerja sama media.
“Nanti kita akan koordinasi dengan Pak Wali Kota mengenai penyelesaian tunggakan ini. Ada informasi bahwa bukan hanya anggaran media yang dihilangkan, tetapi juga honor Pegawai Tidak Tetap (PTT). Bahkan, PTT yang bertugas di Rujab Wali Kota sempat mogok kerja di akhir 2024 akibat kebijakan ini,” kata Gunar, wartawan senior di Baubau.
Senada dengan itu, Hainis, jurnalis senior lainnya, menyayangkan kebijakan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Wali Kota Amirul Tamim, anggaran media di Sekretariat Daerah tidak pernah kurang dari Rp1 miliar per tahun.
Pada masa Wali Kota Tamrin, alokasi tersebut memang mengalami penurunan, tetapi masih dalam batas wajar.
“Kita heran, kenapa anggaran media justru semakin dikurangi hingga akhirnya dihapus. Padahal jumlah perusahaan media di Baubau semakin bertambah, seharusnya anggarannya naik, bukan malah dihilangkan,” ujar Hainis.
Kini, para insan pers menantikan langkah Pemkot Baubau dalam menyikapi persoalan ini. Apakah anggaran media akan dikembalikan, atau justru dibiarkan menghilang begitu saja? (Sir)





