Listen to this articleBaubau, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan arah baru pembangunan daerah yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra tahun 2025 yang digelar di Kota Baubau, Senin 14 April 2025.
Musrenbang ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Dalam arahannya, Gubernur ASR menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat simbolis dan sekadar memenuhi ambisi elite, melainkan harus berbasis aspirasi masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup.
“Ke depan, orientasi pembangunan tidak lagi berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harus tinggalkan pendekatan top-down, dan mulai membangun dari bawah, dari suara rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa saat ini 65 persen kekuatan fiskal Sultra masih bergantung pada dana transfer dari pusat, menyisakan hanya 35 persen ruang fiskal daerah yang bisa dikelola secara mandiri.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota lebih bijak dan selektif dalam menggunakan anggaran.
“Kalau hanya 35 persen kekuatan kita, jangan lagi membangun sesuatu yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu hanya akan menjadi pemborosan,” ujarnya.
Secara khusus, ASR menegaskan tidak akan mengizinkan pembangunan monumen atau proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
“Saya sudah sampaikan kepada Wakil Gubernur, saya tidak akan memerintahkan pembangunan yang tidak dibutuhkan. Saya akan awasi ketat anggaran dan tidak boleh ada pemborosan,” tandasnya penuh komitmen.
Untuk diketahui, Musrenbang tingkat Provinsi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk.
Dalam arahannya, Wamendagri mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan investasi sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Ia juga menyoroti lemahnya kinerja pengelolaan APBD Sultra, yang secara nasional berada di posisi kedua dari bawah.
“Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Banyak orang pintar dan mau kerja dengan hati,” ujar Ribka Haluk di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD se-Sultra.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh 17 kabupaten/kota se-Sultra, dan sebelumnya telah didahului oleh Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk menyelaraskan program pembangunan dari tingkat daerah hingga pusat. (Adv)
