
Kendari, Datasultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa 3 Juni 2025.
Rakor ini digelar sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program MBG yang merupakan agenda nasional dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah, antara lain Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dr. Nyoto Suwigyo; Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN RI, Kolonel CBA Muhammad Rizal S.; Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM, Muhammad Firdaus; serta jajaran tenaga ahli BGN RI dan Kantor Staf Presiden.
Hadir pula Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, unsur Forkopimda Sultra, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur ASR menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Sultra, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
“Pemerintah Provinsi Sultra menyampaikan terima kasih atas kunjungan Deputi BGN RI dan tim. Ini menjadi semangat bagi kami dalam mempercepat pelaksanaan program MBG di daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur menyebutkan bahwa seiring meningkatnya target nasional penerima MBG menjadi 82 juta orang, Pemprov Sultra turut menyesuaikan dengan rencana pembentukan 316 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari sebelumnya hanya memiliki 57 dapur MBG.
“Untuk mendukung langkah tersebut, kami telah menerbitkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Program MBG yang melibatkan Forkopimda dan OPD terkait,” jelasnya.
Menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri terkait penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG, Pemprov Sultra telah mengusulkan 10 lokasi. Sementara itu, dua daerah yang juga telah mengajukan adalah Kabupaten Kolaka dengan 3 lokasi dan Kabupaten Konawe sebanyak 5 lokasi.
“Kami terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengusulkan lokasi masing-masing. Saat ini masih ada 15 daerah yang belum menyampaikan usulan,” kata ASR.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Sebagai pimpinan daerah, kami berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah pusat melalui kerja sama yang sinergis dan terintegrasi,” tutupnya. (Sir)





