
Baubau, Datasultra.com – Pemerintah Kota Baubau bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut.
Komitmen bersama ini dibahas dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Rabu 18 Juni 2025.
Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama Pemkot Baubau, seiring dengan pentingnya sektor pendidikan.
Ia mengapresiasi langkah aktif BPJS Kesehatan dalam membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah.
“Keaktifan BPJS Kesehatan dalam membangun komunikasi melalui pertemuan yang terstruktur layak mendapat apresiasi. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama. Jika tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka mari kita wujudkan bersama,” ujar Hamsinah.
Terkait kepesertaan JKN, Hamsinah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar melakukan pembersihan data peserta untuk menghindari duplikasi.
Menurutnya, meski cakupan kepesertaan belum mencapai 100 persen, dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut membantu meningkatkan jumlah peserta JKN di Baubau.
“Kondisi keuangan yang terbatas bukan hanya terjadi di Baubau, tapi secara nasional. Namun pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas dan akan kami upayakan semaksimal mungkin,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini, menyampaikan bahwa dukungan Pemkot Baubau selama ini sangat membantu kelangsungan program JKN.
Ia menyoroti pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, termasuk laboratorium dan obat-obatan, demi meningkatkan mutu pelayanan.
“UHC (Universal Health Coverage) bukan sekadar target administrasi, tapi jaminan agar semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa beban finansial,” jelas Diah.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga medis, baik dokter umum maupun spesialis, guna mengoptimalkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Dengan tuntasnya penanganan 144 diagnosa di FKTP, diharapkan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.
“Kami juga sangat berharap dukungan dari asosiasi profesi seperti IDI, PDGI, dan PPNI. Sebab kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh tenaga kesehatan yang profesional,” sambungnya.
Diah turut mendorong transformasi mutu layanan berbasis digital, seperti pemanfaatan aplikasi Mobile JKN serta validasi rekam wajah dan sidik jari bagi pasien rawat inap di rumah sakit.
Langkah ini dinilai akan memudahkan peserta JKN mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan setara di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Pemkot Baubau dan BPJS Kesehatan, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini terus meningkat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Sir)





