Listen to this articleButon, Datasultra.com – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor, BPJS Kesehatan Cabang Baubau menggelar Forum Kemitraan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 24 Juli 2025 di Ruang Rapat VVIP Kantor Bupati Buton ini dengan melibatkan jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Buton, Sekretaris Daerah, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Saafa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPJS Kesehatan dalam menjaga kesinambungan dan kualitas pelayanan Program JKN di daerah. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Buton.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras BPJS Kesehatan Cabang Baubau. Meski masih ada tantangan, sinergi dan koordinasi yang telah terjalin baik harus terus dipertahankan. Pemerintah daerah sangat fokus terhadap layanan kesehatan dan melalui forum ini, kami berharap manfaat Program JKN semakin dirasakan masyarakat Buton,” ujarnya.
Syarifuddin juga menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil forum dengan aksi nyata yang disertai evaluasi berkala.
“Keputusan yang kita sepakati hari ini tidak ada artinya jika tidak diikuti aksi. Dan aksi pun akan sia-sia tanpa monitoring dan evaluasi. Forum ini harus jadi pemicu bagi kita semua untuk lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, serta mengimbau agar seluruh puskesmas mengaktifkan layanan gawat darurat 24 jam untuk mengurangi rujukan ke rumah sakit.
“Kekurangan tenaga medis, termasuk dokter, menjadi tanggung jawab pemerintah. Dinas Kesehatan diharapkan menginventarisasi kebutuhan faskes, termasuk rumah sakit umum daerah. Ini penting agar pelayanan yang diberikan benar-benar berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam menguatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan, mengevaluasi pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Buton, serta merumuskan solusi bersama atas berbagai kendala di lapangan,” kata Diah.
Diah menjelaskan, Program JKN merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada BPJS Kesehatan, melainkan memerlukan dukungan lintas sektor.
“Kami rutin menggelar forum ini setiap tahun sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Semangat gotong royong sangat diperlukan agar sistem jaminan kesehatan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif,” jelasnya.
Forum ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola Program JKN di Kabupaten Buton, demi memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (Sir)
