DPRD Baubau Tindaklanjuti Aspirasi Guru Honorer ke Kemenpan-RB

Sejumlah anggota DPRD Kota Baubau saat berada di Kantor Kemenpan-RB, Kamis 8 Juni 2023.
Listen to this article

Jakarta, Datasultra.com – Sejumlah anggota DPRD Kota Baubau mendatangi Kemenpan-RB untuk mengkonsultasikan beberapa hal, termasuk membawa aspirasi dari guru honorer, Kamis 8 Juni 2023.

Anggota DPRD Kota Baubau itu meliputi, Kamil Adi Karim, Muhammad Yumardin Haeruddin, Muhammad Syamsuddin, Roslina Rahim dan Farida.

Di Kantor Kemenpan-RB, para wakil rakyat asal Kota Baubau itu ditemui Deputi Kemenpan RB wilayah timur indonesia sebanyak dua orang. Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Baubau khusus menindaklanuti aspirasi yang masuk di DPRD Kota Baubau.

Ketua Komisi I DPRD Kota Baubau Muhammad Yumardin Haeruddin menuturkan, respon pihak Kemenpan-RB sangat baik berkaitan dengan rekruitmen pengangkatan ASN PPPK, terutama tenaga guru.

“Pada dasarnya 27 guru honorer yang sudah lulus passing grade masih diprioritaskan oleh Kemenpan-RB, sehingga Pemkot diharapkan segera buka formasi tahun 2023,” kata Yumardin.

Saat ini, lanjut Yumardin, Kemenpan-RB sedang menggodok dan menyiapkan regulasi model perekrutan ASN PPPK, sehingga diharapkan Pemkot Baubau melengkapi usulan formasi yang telah diajukan. Karena, Pemkot Baubau ada mengusul formasi, tapi dokumennya belum lengkap.

“Bulan ini harus dilengkapi, karena Kemenpan-RB tak mungkin menunggu kelengkapan dokumen dari Baubau, jika jadwal dan regulasi pendukungnya yang sementara digodok sudah selesai,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, sekembalinya dari Jakarta, Komisi I DPRD Kota Baubau akan kembali rapat bersama Pemkot dengan instansi teknis, guna menindaklanjuti aspirasi yang berkembang dikalangan para honorer guru di sekolah swasta maupun honorer guru di sekolah negeri.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Baubau Muhammad Syamsuddin mengatakan, pihaknya membawa dua aspirasi ke Kemenpan-RB yakni aspirasi dari para guru honorer di Kota Baubau baik itu dari sekolah negeri maupun swasta.

Pria yang akrab Ilor ini menambahkan, 200 guru honorer swasta meminta agar mereka diberikan hak yang sama untuk mengikuti ASN maupun PPPK yang digelar oleh pemerintah termasuk 50 guru honorer swasta yang sudah inpasing atau tersertifikasi.

“Selanjutnya aspirasi 27 guru honorer PPPK yang dinyatakan lulus passing grade pada tahun 2021, yang sampai hari ini belum diangkat karena terkendala kuota formasi,” ujarnya. (My)

Facebook Comments Box