Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 bersama sejumlah perwakilan media di Aula Diskominfo Sultra, Jumat 22 Agustus 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., dan turut dihadiri Kepala Biro Hukum Setda Sultra, Sekretaris Diskominfo, Pranata Humas, staf bidang IKP, serta perwakilan media lokal.
Dalam arahannya, Ridwan Badallah menegaskan bahwa Diskominfo telah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran Rakornas, termasuk penyediaan ID Card khusus bagi jurnalis yang akan meliput kegiatan tersebut.
“Media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan program dan agenda penting. Rakornas PHD ini akan dihadiri para menteri, gubernur se-Indonesia, hingga bupati dan wali kota. Kami berharap media dapat mengawal dan mempublikasikan kegiatan ini sehingga memberi dampak positif bagi Sulawesi Tenggara,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, pelaksanaan Rakornas PHD 2025 tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga diharapkan memberi efek berganda bagi perekonomian daerah.
Kehadiran tamu dari berbagai provinsi akan berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pariwisata lokal.
“Peran media sangat penting dalam memperkenalkan potensi Sulawesi Tenggara di tingkat nasional,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Biro Hukum Setda Sultra, Syafril, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menaruh perhatian penuh terhadap persiapan acara, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas peliputan media.
“Kami berharap sinergi dengan media dapat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan akan kita evaluasi bersama agar pelaksanaan acara strategis berikutnya bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rakornas PHD 2025 dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Tenggara pada 26–28 Agustus 2025 dan akan menjadi momentum penting dalam membahas penguatan produk hukum daerah di tingkat nasional. (Sir)
