Listen to this articleKendari, Datasultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung riset dan kebijakan adaptasi perubahan iklim serta kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat membuka acara PAIR-UHO-Sultra Roundtable Meeting di Gedung Rektorat Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Selasa 14 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Asrun Lio mengatakan forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk merumuskan langkah konkret memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sultra.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi AIC bersama UHO yang telah menyelenggarakan forum ini sebagai ruang diskusi penting lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujar Asrun Lio membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur melalui Sekda menjelaskan, perubahan iklim telah memberi dampak nyata bagi masyarakat, antara lain musim kering berkepanjangan, curah hujan ekstrem, hingga gelombang panas.
Ia mencontohkan, sembilan kabupaten di Sultra sempat menetapkan status tanggap darurat akibat kekeringan imbas fenomena El Nino.
Dampak tersebut juga turut memengaruhi sektor kesehatan, mulai dari meningkatnya penyakit menular, gangguan pernapasan, stres panas, hingga gangguan gizi. Karena itu, menurutnya, diperlukan pendekatan lintas sektor untuk menjawab tantangan tersebut.
“Melalui forum ini, kami berharap lahir analisis berbasis data lokal berupa peta kerentanan iklim dan kesehatan dari masing-masing daerah di Sultra. Rekomendasi forum ini diharapkan dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD,” jelasnya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, berkomitmen membuka akses data dari seluruh OPD terkait serta mendorong pelibatan masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan seperti nelayan, petani, komunitas adat, dan warga pesisir dalam proses penelitian dan pengambilan kebijakan.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, berani berpikir besar, bekerja inklusif, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara PAIR-UHO-Sultra Roundtable Meeting dihadiri Konsul Jenderal Australia di Makassar Todd Dias, Direktur Eksekutif Australia-Indonesia Centre (AIC) Dr. Eugene Sebastian, perwakilan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Plt Rektor UHO atau yang mewakili, Prof. Dr. Takdir Saili.
Selain itu, hadir pula kepala OPD lingkup Pemprov dan kabupaten/kota se-Sultra, akademisi dari UHO dan Universitas Hasanuddin, organisasi masyarakat, serta insan pers dari media cetak dan elektronik.
Plt Rektor UHO yang diwakili PR IV Prof. Dr. Takdir Saili menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan UHO sebagai tuan rumah kegiatan penting tersebut.
“Kami gembira bisa berpartisipasi. Ke depan, kami berharap kolaborasi ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kelembagaan. Konsorsium PAIR dapat diperluas untuk memperkuat riset berbasis kebutuhan daerah,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif AIC, Dr. Eugene Sebastian, menuturkan bahwa PAIR merupakan jejaring lebih dari 15 universitas dan 200 peneliti dari Indonesia dan Australia yang fokus pada riset kolaboratif untuk mencari solusi isu-isu masyarakat, termasuk perubahan iklim dan komunitas pesisir.
“PAIR tidak hanya tentang apa yang diteliti, tetapi juga bagaimana riset itu bisa bersifat praktikal, mendukung kebijakan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menambahkan bahwa program PAIR menjadi contoh nyata kemitraan riset yang berdampak di kawasan Indonesia Timur.
“Saya bangga karena kemitraan ini yang berawal dari Sulawesi Selatan kini diperluas hingga ke wilayah Sulawesi lainnya. Pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan riset ini,” tuturnya. (As)
