Pemprov Sultra Klarifikasi Soal Dinamika Wawancara Gubernur dengan Jurnalis

Listen to this article

Kendari, Datasultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan sejumlah media mengenai dinamika yang terjadi saat proses wawancara Gubernur Sultra dengan jurnalis seusai acara “Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan” di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Selasa 21 Oktober 2025.

Melalui siaran pers pada Rabu 22 Oktober 2025, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa Pemprov Sultra sangat menghargai dan menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan berlandaskan pada Kode Etik Jurnalistik.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab. Tidak ada niat ataupun tindakan dari pihak mana pun yang bertujuan menghalangi kerja wartawan,” tegas Andi Syahrir.

Ia menjelaskan, proses wawancara dengan Gubernur berlangsung dengan lancar hingga dinyatakan selesai. Setelah wawancara berakhir, salah seorang jurnalis kemudian menanyakan isu lain di luar konteks acara, yaitu mengenai pengangkatan pejabat yang pernah diberitakan memiliki persoalan hukum.

Menurut keterangan Pemprov Sultra, Gubernur menanggapi pertanyaan tersebut dengan tersenyum tanpa memberikan komentar, kemudian beranjak meninggalkan lokasi sebagai tanda wawancara telah usai. Namun, jurnalis yang bersangkutan masih berupaya mendekat untuk meminta tanggapan lanjutan.

“Dalam situasi itu, staf pengawalan yang mendampingi Gubernur hanya memastikan agar proses berakhir secara tertib. Tidak ada tindakan menghalang-halangi dan mengarah pada aksi kekerasan. Mereka semata-mata menjalankan tugas pengamanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Sultra menyampaikan komitmen untuk terus mendorong hubungan yang sehat dan profesional antara jurnalis dan narasumber.

“Kami mendukung penuh proses jurnalistik yang imparsial, dengan prinsip saling menghormati dan menghargai,” tambah Andi Syahrir.

Ia juga menegaskan bahwa siaran pers ini merupakan bentuk Hak Jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai upaya menjaga iklim jurnalisme yang sehat dan pemberitaan yang berimbang (cover both side). (Sir)